BERISLAM KOK MERESAHKAN PUBLIK? Catatan Syafiq Hasyim

Baru-baru ini beredar 50 daftar pekerjaan yang diharamkan, yang disebarkan lewat media kita. Sederet jenis pekerjaan itu antara lain adalah menjadi pelawak, menjadi bintang model, satpam di diskotik, pegawai bank, sampai guru filsafat, semua diharamkan. Dari segi pengharaman jenis pekerjaan, tampaknya daftar ini dibuat oleh kelompok hijrah yang bermadzhab Wahabi-Salafi.

Pendapat saya, kenapa kelompok hijrah ini senang sekali melempar masalah yang menyebabkan orang menjadi resah adanya. Bagi beberapa kalangan yang tidak memahami tentang seluk-beluk penentuan halal dan haram atas sebuah pekerjaan dalam perspektif fiqhiyyah, jelas pasti langsung kaget membaca edaran viral ini.

Di dalam Islam, prinsipnya mencari pekerjaan untuk hidup adalah hal yang diperbolehkan. Bahkan bagi mereka yang bekerja untuk menafkahi keluarga mereka adalah sebuah kewajiban. Orang tua, menurut Islam, wajib memenuhi kebutuhan anak-anak mereka dan jika hanya dengan jalan bekerja mereka baru bisa memenuhi kebutuhan di atas, maka bekerja merupakan wajib hukumnya.

Memang di dalam Islam, tidak semua pekerjaan itu diizinkan. Pekerjaan membunuh orang, menipu, berbisnis hal-hal yang kotor-kotor, jelas merupakan jenis pekerjaan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Konsep pekerjaan di dalam Islam adalah pekerjaan yang tidak merugikan orang lain, barang haram tidak boleh diperjual-belikan dan juga tidak mengandung hal yang maksiat. Itu idealnya. Namun dalam kehidupan modern yang sangat kompleks ini, pekerjaan yang ideal di atas, sulit untuk ditemukan.

Kaum hijrah ini, dalam memandang kehidupan yang kompleks di atas, tidak memikirkannya juga secara kompleks. Dalam kehidupan yang modern, yang kita hadapi sekarang, dunia pekerjaan itu tidak hitam-putih seperti yang mereka pikirkan. Satu jenis pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang lain itu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Bahkan, pekerjaan yang kita nilai tampaknya haram, ternyata memiliki keterkaitan dengan pekerjaan yang menurut kategori mereka itu dipandang halal.

Di Indonesia, semua jenis pekerjaan itu dibolehkan selama tidak menentang hukum negara. Apa yang disebut pekerjaan haram dalam konteks Indonesia adalah apabila sebuah pekerjaan itu menentang hukum negara seperti membunuh, menipu, dlsb.

Demikian juga, pekerjaan halal adalah seluruh jenis pekerjaan yang diperbolehkan menurut hukum negara. Jika seseorang itu bekerja pada sebuah klub malam, dan klub malam ini tidak ada tanda-tanda melanggar hukum negara, maka pekerjaan seseorang itu adalah legal menurut hukum negara.

Bagaimana hukum negara dan hukum agama di Indonesia dalam konteks pekerjaan ini? Kalangan hijrah ini selalu beranggapan bahwa hukum negara itu memiliki karakter yang selalu berbeda dengan hukum agama. Cara berpikir seperti ini tidak seluruhnya benar. Sebagai negara yang agamis, hukum negara juga mendapat pengaruh dari hukum agama, namun hukum agama yang tidak memandang persoalan dengan hitam-putih, sebagaimana yang mereka pikirkan.

Menghukumi sebuah pekerjaan itu halal dan haram jelas bukan merupakan perkara yang mudah dan gampang. Di dalam dunia yang serba sulit seperti ini, sebuah pekerjaan atau profesi itu juga merupakan hal yang rumit. Satu pekerjaan dengan pekerjaan lain memiliki hubungan yang kompleks.

Ketidakmudahan menghukumi sebuah pekerjaan itu halal atau haram misalnya, jika seseorang yang bekerja di sebuah lembaga yang dikatakan oleh kelompok hijrah ini sebagai lembaga yang haram, seperti bank misalnya, namun pekerjaan orang di atas itu bertujuan baik menjaga keamanan kantor tersebut, agar nasabah bank merasa nyaman menitipkan kendaraan mereka, apakah pekerjaan ini otomatis menjadi haram karena banknya yang mereka hukumi haram?

Logika kaum Salafi-Hijrah jelas sangat skripturalis bahwa orang yang bekerja di sebuah lembaga yang menurut mereka haram, maka hal-hal yang berkaitan dengan itu hukumnya juga haram. Mereka tidak bisa berpikir secara rinci dan detail sesuai dengan keadaan dan kompleksitas definisi dan ruang lingkup pekerjaan di era seperti saat ini.

Mengapa mereka juga tidak memasukkan pekerjaan para muballigh yang kerjanya menyebarkan kebencian ke dalam masyarakat kita itu sebagai pekerjaan yang haram?

Kalau kita kembali ke dalam perspektif hukum Islam dan juga filsafat hukum Islam, orang yang bekerja di sebuah diskotik belum tentu dikatakan sebagai haram. Bagaimana itu bisa terjadi? Maka pakailah cara berpikir penentuan halal dan haram di dalam perspektif yang rasional.

Pertama, seseorang bekerja di kantor atau tempat kerjaan yang haram, namun tetap pekerjaan mereka dianggap halal itu didasarkan kepada beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah pertimbangan hukum Islam, jika orang tersebut tidak menemukan pekerjaan lain selain pekerjaan tersebut, maka dia dibolehkan untuk bekerja.

Yusuf Qaradawi memiliki pandangan yang arif dalam hal ini. Dia mengatakan, jika kebutuhan hidup seseorang hanya bisa dipenuhi dengan pekerjaan di mana di dalamnya ada unsur dan perkara maksiat, dan itu dalam keadaan memaksa (darurat), maka seseorang tadi, tetap dibolehkan untuk bekerja dengan catatan bahwa seseorang di atas memang terpaksa oleh keadaan dan juga tidak melampaui batas.

Hal itu sebagaimana diungkapkan juga di dalam al-Quran, surat al-Baqarah ayat 173: “… Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedaang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melakukannya secara melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Selain model pendapat hukum seperti yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradawi di atas, juga ada pendapat kedua, di mana sesungguhnya meskipun seseorang itu bekerja di dalam profesi yang mana di dalamnya ada unsur kemaksiatan atau keharaman, maka itu semua dikembalikan pada niat orang yang bekerja itu. Niat adalah penentu segalanya, al-umuru bimaqasidiha, artinya, segala hal itu digantungkan pada niat orang yang bekerja itu sendiri.

Jika misalnya, seseorang bekerja itu justru ingin memperbaiki tempat mereka bekerja dan ingin berdakwah, maka dia boleh bekerja di tempat yang pekerjaannya ada unsur maksiatnya. Argumen ini sebenarnya ingin memandang pekerjaan seseorang itu harus terpisah dari orang yang bekerja dan dengan lembaga yang bekerja. Ini jalan keluar yang masuk akal dalam situasi yang serba sulit dan rumit seperti yang kita hadapi pada saat ini.

Sebagai catatan, saya melihat bahwa penyebaran dan pemviralan sebagaimana di atas ini memiliki unsur politik. Di era Covid-19, sebuah pekerjaan itu bukan perkara mudah untuk mempertahankan, apalagi mencarinya, maka pemviralan 50 pekerjaan yang diharamkan di atas justru memperkeruh keadaan di dalam masyarakat.

Kelompok ini tampaknya sengaja melakukan pembusukan pada negara yang sedang mengalami kesulitan ini, melalui penyebaran pandangan-pandangan keagamaan yang meresahkan di dalam masyarakat sebagaimana di atas.

 

Komentar