Kalau kali ini saya kembali mengkritik Tempo, ini bukan karena saya membenci Tempo. Saya tetap menganggap Tempo sebagai majalah berita yang menjalankan peran sebagai penjaga kepentingan publik. Saya tetap menggunakan Tempo sebagai contoh di kelas-kelas saya.

Tapi saya merasa, Tempo menjadi semakin tidak profesional kalau mengkritik pemerintah Jokowi. Tempo sekarang terkesan semakin anti-Jokowi. Dan ini jadinya berdampak pada kualitas jurnalistiknya.

Saya ingin mengomentari laporan utama majalah Tempo terbaru (30 Agustus) tentang penggunaan influencer dan buzzer oleh pemerintah Indonesia.  Tempo kelihatan sekali memaksakan diri untuk melahirkan sebuah laporan yang menggambarkan bahwa pemerintah memiliki mesin propaganda hitam. Masalahnya Tempo tidak punya cukup data yang sahih untuk menyokong tuduhan itu. Karena itulah di sepanjang tulisan, bertebaran kata ‘diduga’, atau ‘menurut sumber’, atau informasi-informasi yang tidak jelas hubungannya satu sama lain.

Saya gunakan satu contoh saja, laporan pertama majalah Tempo, berjudul “Kakak Pembina di Teuku Umar”.

Paragraf leadnya berbunyi begini: “Istana diduga menggunakan sejumlah influencer dan buzzer untuk menggemakan sejumlah isu di media sosial. Para pesohor di media sosial itu aktif bergerak saat Revisi Undang-undang KPK hingga perombakan kabinet. Mereka diduga mendapatkan bayaran dari kegiatannya.”

Itulah lead laporan Tempo.

Lead ini saja sudah mengesankan laporan amatiran. Kok tulisan ini hanya didasarkan pada DUGAAN? DIDUGA pemerintah menggunakan influencer? Diduga para buzzer mendapatkan bayaran? Apa Tempo sebenarnya tidak punya data untuk menunjukkan kebenaran DUGAAN itu? Dan kalau baru DUGAAN, apa pantas dijadikan laporan utama?

Logikanya sih, Tempo sebenarnya tidak perlu setidak yakin itu. Tempo sebenarnya bisa menulis secara definitif bahwa pemerintah memang menggunakan influencer. Bukankah data resmi pemerintah saja sudah menyatakan ada anggaran Rp 90 miliar selama sekitar 4 tahun bagi para pegiat media sosial? Kenapa Tempo harus ragu untuk menyatakan itu?

Tapi kalau dibaca lebih lanjut, kita baru bisa paham mengapa Tempo nampak tidak yakin dengan apa yang ditulisnya. Seperti saya katakan, Tempo ingin sekali menunjukkan pemerintah bermain kotor. Tapi mereka tidak punya data itu. Karena itulah, mereka gunakan kata DIDUGA.

Dan karena mereka tidak punya data kuat, Tempo jadinya menyajikan begitu saja rangkaian informasi yang masih perlu verifikasi dan terpisah-pisah tapi nampak sekali ditata dengan cara sedemikian rupa sehingga pembaca akan menyimpulkan bahwa pemerintah memang bermain kotor.

Judul ‘Kakak Pembina di Teuku Umar’ saja sebenarnya mengada-ada. Kakak Pembina itu adalah nama yang dikenakan pada Andi Wibowo, sepupu Presiden Jokowi, sementara Teuku Umar merujuk pada sebuah kantor di bawah Sekretariat Negara. Andi memang berperan besar dalam mengorganisir Tim Kampanye Jokowi di masa Pilpres 2019 dari Teuku Umar.

Tapi dia tidak lagi berperan aktif dalam kampanye program-program pemerintah saat ini.  Tempo bahkan menulis Andi menolak tawaran untuk menjadi anggota staf di istana. Tempo hanya memperoleh penjelasan dari sumber yang ‘tidak disebut namanya’ bahwa Andi masih datang ke Teuku Umar 1-2 kali seminggu. Untuk apa? Tidak jelas.  Pertanyaannya: Kok soal Andi Wibowo ini jadi judul tulisan?

Lantas tiba-tiba saja Tempo menulis tentang keberadaan sebuah tim media sosial yang merancang pesan-pesan agar pemerintah mendapat dukungan warganet. Tim tersebut digambarkan Tempo merancang kampanye menyerang KPK dan mendukung Revisi UU KPK. Dari mana Tempo tahu? Dari empat sumber. Siapa mereka? Nggak jelas. Apakah mereka bisa dipercaya? Tidak jelas. Apakah keterangannya meyakinkan? Tidak jelas. Apakah memang pemerintah menyerang KPK? Tidak jelas. Tidak ada penjelasannya.

Tapi tanpa sumber yang tidak jelas itu pun, Tempo tiba-tiba menyebut Denny Siregar, sebagai orang yang berperan besar dalam kampanye menyerang KPK melalui videonya di Cokro TV, dan melalui cuitannya di Twitter. Denny memang sempat membuat video yang menggambarkan adanya kalangan Islam fundamentalis di jajaran staf KPK.

Tapi apakah video Denny itu memang menunjukkan bahwa dia adalah orang bayaran tim media sosial dengan tujuan memperlemah KPK? Tidak jelas. Dan kembali, apakah memang ada bukti bahwa pemerintah menyerang KPK? Tidak jelas!

Tempo juga menyebut orang-orang dalam tim media sosial yang menyerang KPK itu dibayar ratusan juta rupiah. Dana itu, kata Tempo, datang dari berbagai sumber, dari orang pemerintah, penegak hukum, purnawirawan, pengusaha, dan partai politik. Ada pula bantuan operasi mata seorang pegiat media sosial dari seorang jenderal.

Siapa tim media sosial yang dibayar ratusan juta rupiah? Tidak jelas.  Siapa sumber yang menyatakan itu? Tidak jelas. Siapa orang-orang yang mengucurkan dana itu? Tidak jelas. Siapa yang dioperasi mata? Tidak jelas. Siapa jenderal yang membantu operasi mata? Tidak jelas. Adakah inisial nama orang-orang itu di laporan Tempo? Tidak ada.

Kemudian tiba-tiba saja Tempo menggambarkan bahwa para buzzer juga terlibat dalam upaya merombak kabinet. Tempo menulis bahwa ada ‘dua orang yang mengetahui rencana perombakan kabinet’ menyatakan pada Tempo bahwa buzzer mendengungkan kelemahan kinerja sejumlah menteri. Siapa sumber Tempo itu? Tidak jelas. Yang penting Tempo ingin menunjukkan bahwa, berdasarkan sumber yang tidak jelas itu, para buzzer dengan sengaja menunjukkan kelemahan kinerja sejumlah menteri agar kalau menteri itu diganti, publik akan mendukung pemerintah.

Nama yang kembali disebut dalam kampanye perombakan kabinet ini adalah Denny Siregar yang memang sempat dua kali mentweet ide perombakan kabinet. Apa buktinya yang bisa menunjukkan bahwa Denny dibayar untuk menyebarkan tweet itu? Tentu saja tidak ada.

Tempo juga kemudian membuat tabel khusus untuk mengidentifikasi apa yang disampaikan para buzzer yang dibayar pemerintah itu.

Misalnya saja dalam kasus pemilu, para buzzer memainkan sentimen agama, menyerang personalitas lawan politik, menyebarkan hoaks, menuduh lawan curang.

Kemudian kasus Revisi UU KPK, para buzzer memunculkan istilah pegawai KPK sebagai anggota Taliban atau anggota teroris.

Kemudian dalam kasus corona, buzzer menolak pemberlakuan lockdown dengan alasan penyelamatan ekonomi.

Dan dalam kasus perombakan kabinet, buzzer mengkritik menteri yang akan dicopot, membandingkan dengan menteri yang dipertahankan.

Buat saya, ini serampangan. Apa data yang menopang tudingan bahwa buzzer bayaran pemerintah melakukan rangkaian kegiatan itu? Tidak ada.

Terus terang, saya gagal memahami bagaimana mungkin laporan Tempo bisa seburuk ini. Mereka hanya mengandalkan ucapan orang yang tidak jelas kredibilitasnya, memaksakan fakta-fakta yang tak berhubungan, dan menyimpulkan sesuatu berdasarkan dugaan-dugaan yang sangat lemah logikanya.

Kembali saya katakan, saya tidak membenci Tempo. Indonesia butuh Tempo. Tapi yang kita butuhkan adalah Tempo yang beroperasi secara profesional dan menulis secara bertanggung jawab. Kita membutuhkan Tempo yang menulis dengan menghargai akal sehat.

Mari kita terus membaca dengan akal sehat.

Karena hanya dengan akal sehat, Indonesia akan selamat

Komentar