PERSEKUSI TERHADAP SYIAH DI KOTA JOKOWI I Catatan Syafiq Hasyim

Pertanyaan, mengapa masih saja ada persekusi terhadap kelompok keagamaan kecil oleh kelompok keagamaan besar langsung mengemuka di benak saya begitu mendengar peristiwa penggerebekan atas komunitas Syiah yang terjadi di Solo. Menurut laporan Koran Tempo, yang mengutip laporan Setara Institute, sekelompok laskar berbasis agama menyerang acara midodareni warga yang dianggap sebagai pengikut Syiah.

Peristiwa yang terjadi pada malam hari tanggal 8 Agustus lalu, ini didorong oleh anggapan kelompok mainstream di situ sebagai hal yang harus mereka lakukan untuk membersihkan orang Syiah dari lingkungan mereka. Menurut mereka Syiah itu di luar Islam, karenanya bagi mereka keberadaan Syiah dan praktik kebudayannya boleh dihilangkan.

Setelah peristiwa yang dialami oleh kelompok Sunda Wiwitan, dan prosesnya juga belum selesai sampai sekarang, kini peristiwa tersebut disusul lagi dengan peristiwa Solo di atas. Tindakan-tindakan persekusi seperti yang terjadi di Solo mengakibatkan kita bertanya dan bahkan meragukan klaim yang senantiasa kita gaungkan ke dunia internasional bahwa Indonesia, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, namun negara ini sangat toleran dan moderat.

Pertanyaan lebih jelas, perlindungan apa yang mereka dapatkan sebagai warga negara Indonesia? Adakah jaminan hukum dan keamanan bagi hidup mereka dan hidup sanak keluarga mereka? Siapa yang harus kita minta pertanggungjawaban jika mereka mendapatkan serangan seperti yang dialami oleh pengikut Syiah Solo di atas?

Perlu saya kemukakan lebih dahulu bagaimana sebenarnya sejarah kontribusi Syiah dalam perkembangan Islam di Indonesia. Dalam literatur sejarah tentang kedatangan Islam di Indonesia, ada yang berpendapat bahwa umat Islam yang datang pertama kali ke Indonesia adalah umat Islam penganut Syiah.

Kalangan sejarahwan yang menganut teori ini memandang bahwa banyak bukti yang mirip antara tradisi Syiah dan praktik keagamaan Islam di Indonesia. Sejarah tersebut memang masih diperdebatkan, namun yang jelas sebagai sebuah aliran teologis di dalam Islam, Syiah sudah datang dan ada sejak jauh hari sebelum negara Indonesia terbentuk.

Dalam sejarah Indonesia pasca-kolonial, kebencian terhadap para penganut Syiah itu memang komplek sebabnya. Ada campuran antara unsur teologis dan unsur politik yang menyebabkan itu terjadi. Secara teologis, pengaruh negara-negara Sunni seperti Saudi Arabia sangat besar sekali dalam menyebarkan gagasan kebencian terhadap Syiah.

Saudi Arabia memproduksi dan menyebarkan publikasi-publikasi ke dunia Islam seperti ke Indonesia, Malaysia dan Pakistan tentang kesesatan Syiah. Bahkan bekas kampanye anti Syiah di Indonesia masih dengan jelas bisa kita rasakan dan kita lihat sampai saat ini, terutama itu jika kita lihat di kalangan Salafi dan Wahhabi. Ustad-ustad Salafi dan Wahabi dalam ceramah-ceramah mereka terus mengatakan jika Syiah bukan bagian dari Islam.

Hal yang sama juga terjadi di dalam politik, di dalam negeri kita saat itu. Pada masa Suharto, pemerintah dihinggapi oleh rasa ketakutan akan pengaruh Syiah di Indonesia, karena keberhasilan Revolusi Iran 1979. Revolusi Iran adalah satu-satunya keberhasilan model politik Islam yang terwujud dan terjadi di dunia ini. Revolusi Iran berhasil mengguncang dunia Islam dan dunia pada umumnya.

Secara domestik, Suharto saat itu mengkhawatirkan jika Revolusi Iran bisa menjadi inspirasi bagi gerakan politik Islam di negara kita. Karenanya, rezim Suharto berusaha untuk membentengi masyarakat Islam Indonesia dari pengaruh Revolusi Iran di atas. Bahkan dalam rangka itu, Suharto tampaknya juga mempengaruhi MUI untuk mengeluarkan fatwa pada sekitar tahun 1980-an tentang kehati-hatian pada Syiah.

Isi dari fatwa tersebut belum sampai menganggap Syiah sebagai kelompok sesat dalam Islam, namun MUI mengeluarkan fatwa agar umat Islam berhati-hati pada Syiah. Pesan ini jelas menunjukkan ada konsen yang sama antara apa yang dipikirkan oleh rezim Suharto dan apa yang difatwakan oleh MUI saat itu.

Tapi apa yang dilakukan oleh Suharto, menurut saya merupakan kesalahan yang besar karena menyamakan Syiah dan Revolusi Iran. Benar, Syiah mungkin punya pengaruh besar terhadap terjadinya Revolusi Iran, namun Syiah sebagai keyakinan keagamaan di dalam Islam sesungguhnya memiliki spektrum yang lebih luas dari sekadar Revolusi Iran di atas.

Pada saat pelbagai negara di seluruh dunia ini mencari titik temu antar pelbagai ketegangan dan konflik keagamaan, kenapa kita, umat Islam di Indonesia masih mengurus masalah perbedaan Sunni dan Syiah. Deklarasi Amman, beberapa tahun yang lalu, sudah menyatakan bahwa Syiah itu merupakan bagian dari Islam. Tidak hanya itu, Wahhabi dan Salafi bahkan Ibadiyah –khuwarij progresif—juga menjadi bagian dari Islam.

Deklarasi Amman ini ditandatangani oleh ratusan perwakilan pemerintah dan juga perwakilan lembaga keulamaan dan lembaga fatwa, hampir dari seluruh dunia. Pemerintah dan ulama Indonesia juga ikut hadir dan menandatangani piagam di atas. Mengapa kita masih ribut terus dengan Syiah. Ijma’ ulama dunia sudah menjawabnya dalam bentuk Deklarasi atau Pesan Amman, sebagaimana saya katakan di atas.

Umat Islam di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah terus senantiasa mencari titik temu antara Syiah dan Sunni. NU melalui Gus Dur dulu misalnya, menganggap bahwa NU merupakan Syiah plus, dalam pengertian bahwa ada pengaruh Syiah di dalam tradisi ke-NU-an. Muhammadiyah dengan jelas menyatakan bahwa Syiah adalah bagian dari Islam.

Sampai sekarang, masih belum ada fatwa lagi yang dikeluarkan secara resmi oleh MUI yang mengeluarkan Syiah dari Islam. Ini semua adalah pelajaran dan upaya baik dari pelbagai pihak umat Islam di Indonesia, untuk mencari titik temu-titik temu antara Sunni dan Syiah. Kenapa kelompok yang jumlahnya kecil di dalam umat Islam di Indonesia, masih saja secara sengaja menggunakan isu Syiah-Sunni untuk memperkeruh suasana kehidupan kerukunan kita.

Sebagai catatan, peristiwa penggerebekan penganut Syiah di Solo beberapa waktu yang lalu tidak hanya merupakan tamparan bagi kita umat Islam Sunni di Indonesia yang mengklaim terbuka dan moderat, namun juga tamparan bagi negara. Mengapa negara selalu absen dalam peristiwa-peristiwa seperti yang terjadi di atas. Lebih dari itu semua, ini juga tamparan bagi rezim presiden Jokowi, di mana penggerebekan itu terjadi justru di kota Pak Jokowi.

 

Komentar