EKO KUNTADHI: REVOLUSI DIAM-DIAM ALA NADIEM

Tahu kan, tahun 2030-2045 Indonesia akan memasuki era bonus demografi. Maksudnya gini, saat itu penduduk Indoensia yang usianya produktif, antara 15-64 tahun, jumlahnya lebih banyak dibanding penduduk yang masih kecil atau yang sudah uzur. Kira-kira jumlah yang produktif itu sekitar 70%.

Bayangin, jika di suatu negara jumlah orang mudanya banyak. Apa yang akan terjadi? Kalau mereka semua bisa produktif, itu akan luar biasa hasilnya. Yang kerja atau yang berusaha lebih banyak ketimbang yang dibiayai. Kan biasanya orang tua itu dibiayai sama anaknya, atau anak dibiayai sama orang tuanya.

Tapi kalau mereka gak bisa produktif, misalnya karena gak ada lapangan pekerjaan. Atau lapangan pekerjaannya ada, tapi kualifikasi tenaganya yang gak masuk, gak sesuai dengan lapangan pekerjaan. Ini akan jadi bahaya buat Indonesia.

Orang-orang muda yang nganggur jauh lebih bahaya ketimbang rombongan aki-aki yang gak ada kegiatan.

Gue ingat saat pidato pelantikan presiden periode kedua Jokowi. Presiden juga menyinggung soal ini, maksudnya soal bonus demografi. Makanya, kata Presiden, pada periode pertama ia fokus membangun infrastruktur. Membangun kebutuhan dasar kehidupan dalam bentuk benda-benda. Ada jalan, bandara, pembangkit listrik, pasar, bendungan, pelabuhan, sekolah, semua gencar dibangun.

Sekarang pada periode kedua, Presiden menekankan pembangunan SDM atau Sumber Daya Manusia. Mambangun manusia Indonesia. Agar bisa memanfaatkan semua infrastruktur tadi yang udah kebangun untuk kemajuan.

UU kita sudah mengalokasikan 20% anggaran buat pendidikan. Itu jumlahnya banyak banget. Tapi hasilnya apa? Kayaknya dunia pendidikan kita masih jauh dari harapan. Lo lihat saja hasil penilaian Programme for International Student Assesment (PISA), yang mengukur tingkat pendidikan dasar di dunia. Nah, dalam ukuran itu Indonesia selalu masuk 10 besar terbawah. Ini yang diukur kategori literasi, kemampuan matematika dan sains. Itu terjadi dari tahun ke tahun. Indonesia gak pernah naik kelas.

Sementara negara tetangga kayak Cina atau Singapura itu jauh nilai PISA-nya di atas rata-rata Indonesia. Indonesia itu termasuk yang paling bawah.

Jika soal kemampuan dasar saja kita keteteran, apalagi soal-soal yang jauh lebih rumit. Padahal kita tahu, dunia sudah memasuki alam digital. Perubahan luar biasa. Anak-anak kita ini, adik-adik kita, bukan hanya nanti bersaing oleh sesama anak-anak Indonesia. Tapi juga mereka bersaing dengan anak-anak di seluruh dunia.

Jadi gue gak heran ketika Pak Jokowi menunjuk Nadiem Makarim sebagai menteri pendidikan. Iya, Nadiem memang bukan berlatar belakang pendidikan, atau bukan berlatar belakang pendidik. Ia pengusaha muda. Ia berhasil berselancar di era digital dengan usahanya. Ia tahu kebutuhan dunia ke depan untuk jenis manusia seperti apa. Nah, Nadiem ini diminta Pak Jokowi untuk membuat revolusi di dunia pendidikan kita. Agar lulusan kita bisa adaptif terhadap kemajuan zaman. Agar anak-anak sekolah kita bisa merespon perkembangan zaman.

Seperti kata pepatah, cuma orang culun yang mau mendapatkan hasil yang berubah, tapi segala sesuatunya dijalankan dengan cara-cara yang tidak mau berubah. Kalau hasilnya mau berubah yang lakukan dengan cara yang berubah juga. Jadi kalau pendidikan kita mau maju, ya harus kita ubah. Nah inilah keberanian Jokowi menempatkan seorang komandan yang gak melulu berlatar belakang pedagogi.

Oke deh, bicara soal pendidikan kita mesti jujur deh. Sekolah-sekolah kita selama ini belum sanggup menjadi institusi yang disenangi sama anak-anak. Lo gak percaya? Nonton film Indonesia atau sinetron-sinetron Indonesia.

Lo perhatiin, saat bel pulang sekolah berbunyi, ini pas bel sekolah bubaran, anak-anak itu berteriak senang, horeee… Adegan itu cuma pengin menunjukan, bahwa bagi anak-anak, sekolah adalah semacam penjara. Dan bel pulang tanda pembebasan mereka dari keterkungkungan.

Mungkin gak sih, anak-anak yang mikir sekolah sebagai penjara ini bisa menikmati proses pendidikan yang baik di kelas? Mungkin gak mereka itu menikmati suasana pendidikan yang enak.

Nah Nadiem memperkenalkan konsep belajar merdeka. Ia gak mau lagi ada pendidikan yang seperti penjara, guru dan siswa dimerdekakan. Misalnya tugas-tugas administratif guru yang numpuk itu harus dilepaskan. Guru harus dibebaskan dari beban administratif yang birokratis. Jadi hanya difokuskan untuk mengajar. Dia tidak harus dibebani oleh hal-hal yang tidak semestinya.

Kompetensi guru menjadi perhatian penting. Gak ada lagi pelatihan guru misalnya, yang cuma dengan seminar. Udah dilatih kemudian gurunya pulang udah merasa pinter. Pelatihan guru itu harus ditularkan dari sekolah. Karena guru ya di sekolah

Sementara murid juga mulai dibebaskan. Kayak misalnya Ujian Negara yang dulu dianggap sebagai satu-satunya ukuran kelulusan, sekarang ditiadakan oleh Nadiem. UN memang menjadikan pendidikan hanya terfokus untuk mengajarkan murid bagaimana mencari jawaban, atau membuat jawaban. Akhirnya sekolah cuma fokus untuk itu. Bukan mengajarkan murid bagaimana memproduksi pertanyaan.

Kalau soal jawaban, lembaga-lembaga bimbingan belajar lebih jago. Akhirnya apa? Akhirnya hanya murid yang ortunya bisa membiayai bimbel yang dapat nilai bagus UN-nya. Dan sialnya, berdasarkan nilai itu juga sekolah-sekolah negeri membuat prasyarat untuk muridnya masuk. Dan lo tahu dong akibat seriusnya apa? Sekolah-sekolah negeri akhirnya diisi sama anak-anak orang kaya. Yang emak-bapaknya bisa kasih biaya buat Bimbel. Ya kan? Sementara anak-anak orang yang gak punya, orang miskin yang gak bisa Bimbel, gak bisa jawab pertanyaan di UN, gitu lho.

Jadi jangan kaget jika prasyarat masuk sekolah negeri ini juga diubah sama Nadiem. Misalnya sekarang ada formula zonasi ketimbang di jalur prestasi. Anak-anak yang prestasi belajarnya biasa-biasa saja, karena ortunya gak sanggup membiayai Bimbel, sekarang punya kesempatan yang sama untuk menikmati sekolah negeri. Sekolah yang dibiayai dari pajak rakyat. Yang memang harusnya dinikmati oleh orang-orang yang paling gak punya.

Bukan hanya itu, Nadiem juga mengubah pola alokasi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Tadinya dana ini ditransfer ke Pemda dulu, ke Dinas Pendidikan, baru Dinas Pendidikan transfer ke sekolah. Sekarang enggak, langgung dari Pemerintah Pusat ditransfer ke sekolah. Sekolah bisa menggunakan dana itu untuk pengembangan pendidikan di sekolahnya. Bisa juga untuk menambah gaji guru honorer. Sebab yang tahu kebutuhan pendidikan di sekolah, ya kepala sekolah. Bukan orang lain. Bukan Kadis Pendidikan atau bukan pejabat Pemda. Jadi kepala sekolah yang diberi wewenang.

Tadinya saat ditransfer via Pemda misalnya, kepala sekolah harus berjuang mencairkan dana BOS. Lo biasa dong kayak gitu, lobi-lobi, upeti, dan lain-lain. Dan akibatnya apa? Akibatnya ada kepala sekolah yang masuk penjara karena terpaksa nyogok untuk mencairkan dana BOS. Bahkan ada kepala sekolah yang pinjem duit orang tua murid.

Kabarnya juga di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sekarang katanya juga dilakukan perombakan besar-besaran. Buku-buku pelajaran misalnya yang tadinya menjadi bisnis percetakan yang luar biasa, itu mulai dilakukan pembenahan, ada buku digital yang bisa diakses oleh semua orang.  Sudah rahasia umum deh, bahwa Departemen Pendidikan ini tadinya menjadi departemen yang paling basah dan paling banyak tikusnya.

Kalau kita bicara pendidikan kita sekarang ini, dilihat dari segi manapun memang agak mengkhawatirkan. Sekolah tidak banyak berperan dalam meningkatkan skill kehidupan siswa. Jadi, boro-boro lulusan bisa menjawab kebutuhan zaman. Wong sekolahnya juga lebih banyak mengajarkan bagaimana cara menghafal dan melakukan kegiatan-kegiatan seremoni.

Gua rasa Nadiem melihat itu. Ia ingin menyambut tantangan revolusioner yang diharapkan Presiden Jokowi di dunia pendidikan. Tapi ia juga sadar, menilai hasil perubahan dalam dunia pendidikan gak bisa instan. Gak bisa cepat. Waktu lima tahun misalnya dia menjabat, gak cukup untuk membenahi sesuatu yang udah terlanjur carut-marut dan dikangkangi berbagai kepentingan.

Bagi gua, kayaknya Nadiem sadar, proses pembenahan dunia pendidikan kita butuh waktu yang lama. Gak bisa kayak makan cabe. Hari ini lo makan, hari ini lo gigit, langsung terasa pedesnya di bibir. Sebab proses di dunia pendidikan itu menyangkut budaya. Menyangkut segala sesuatu.

Tapi setidaknya langkah-langkah Nadiem ini sudah meletakkan fondasi, dan arus perubahan ini atau fondasi yang diletakkan Nadiem ini mestinya harus semakin besar. Butuh rekayasa sosial di dunia pendidikan, agar bisa melihat lebih luas dari sekadar menjawab pertanyaan di Ujian Negara.

Sebab ujian yang sesungguhnya bagi para siswa itu bukan di kelas, bukan ketika dia menjawab soal-soal dari gurunya. Ujian yang sesungguhnya buat para lulusan sekolah adalah dalam kehidupan. Kalau skill mereka menanggapi kehidupan tidak mampu, berarti lembaga pendidikan gagal mendidik siswa.

Dan akibatnya apa? Akibatnya bonus demografi Indonesia di tahun 2030 jadi mubazir.

Di kaca mata gua, Nadiem sebetulnya diam-diam sedang merancang sebuah revolusi. Revolusi yang bisa menjadi fondasi atau menjadi fondasi masa depan Indonesia. Buat gua menarik.

Ini seru, menteri yang masih muda dan sedang merancang sebuah perubahan besar dan menurut gua perlu didukung.

Gua sih cuma mengajak kita semuanya berfikir melihat fenomena yang ada dalam dunia pendidikan kita, selebihnya ya terserah lo.

 

Komentar