MINORITAS SUNDA WIWITAN MINTA TOLONG SIAPA? Catatan Syafiq Hasyim

Satu peristiwa lagi menimpa kaum minoritas kita, kaum Sunda Wiwitan, akibat hegemoni kaum mayoritas yang berlebihan. Mungkin bagi kita yang sehari-hari tinggal di ibu kota dan kota besar lainnya, jarang mendengar dan membaca berita yang berkaitan tentang kelompok Sunda Wiwitan ini.

Sunda Wiwitan adalah kelompok masyarakat adat yang memiliki keyakinan dan praktik keagamaan lokal yang berpusat di daerah Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Keyakinan atau agama Sunda Wiwitan ini sudah mengakar, bahkan semenjak sebelum Islam datang ke wilayah Sunda.

Menurut para pengikutnya, Sunda Wiwitan adalah “agama”, meskipun kalangan mayoritas, terutama kalangan Islam menganggap bahwa Sunda Wiwitan itu masih belum bisa didefinisikan sebagai agama, tapi masih merupakan keyakinan. Apakah mereka itu beragama atau berkeyakinan, yang jelas secara konstitusional, negara mengakui eksistensi secara penuh mereka sebagai warga negara.

Bahkan negara menjamin hak mereka untuk melaksanakan keyakinan yang mereka yakini. Sebagai masyarakat adat yang secara historis sudah ada semenjak negara ini belum ada, Sunda Wiwitan berhasil mempertahankan diri sampai kini.

Kali ini saya tidak hendak mengupas sejarah Sunda Wiwitan. Saya hanya ingin menyatakan keprihatinan yang mendalam atas nasib mereka sebagai kelompok keyakinan atau kelompok keagamaan yang sangat kecil dan terus-menerus mendapat tekanan dari kelompok masyarakat dan juga di sana negara absen.

Mungkin karena keberadaan mereka yang sangat kecil, segala peristiwa yang menimpa mereka tidak banyak kalangan dan tokoh yang mendengarkannya. Meskipun mereka sangat kecil, namun mereka adalah tetap warga negara Indonesia, yang hak-hak sebagai warga negaranya tidak berbeda dengan mereka yang menjadi anggota kelompok mayoritas.

Sebagai kelompok keyakinan atau kelompok agama yang sangat kecil (tiny minority), Sunda Wiwitan kerap mengalami persekusi dan kesulitan untuk mendapatkan hak-hak kewarganegaraan mereka, terutama hak-hak untuk melaksanakan keyakinan dan agama mereka.

Beberapa hari lalu, kelompok ini mengalami hambatan untuk membangun pemakaman, atau paseban atau pesarean masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di situs Curug Goong di Cisantana, Cigugur, Kuningan.

Pembangunan pemakaman ini menurut mereka akan diperuntukkan bagi pemimpin spiritual mereka, Pangeran Djatikusumah. Oleh pemerintah setempat, atas tekanan kelompok mayoritas, pembangunan di atas diberhentikan, bahkan ada pengerahan massa untuk menghentikan pembangunan tersebut, karena menurut kelompok mayoritas, mereka Sunda Wiwitan tidak memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

Namun soal IMB ini bukanlah sebab-musabab yang hakiki bagi penghalangan pembangunan di atas. Kelompok mayoritas sebenarnya sudah lama menunggu kesempatan untuk mendapatkan cara, untuk menghakimi keberagamaan masyarakat adat Sunda Wiwitan.

Dengan menggunakan cara pandang agama mereka, masyarakat sekitar lokasi pembangunan menganggap bahwa makam atau pesarehan di atas, akan dijadikan sebagai tempat pemujaan atau beribadah bagi kelompok Sunda Wiwitan dan itu bertentangan dengan keyakinan mayoritas.

Jika mengalami tekanan seperti ini, ke mana kelompok Sunda Wiwitan ini minta perlindungan? Padahal mereka membangun di atas tanah mereka sendiri, bukan di atas tanah milik umum atau milik negara. Soal IMB, mereka juga berusaha taat kepada aturan negara, mereka telah mengajukan IMB.

Namun jawaban yang mereka dapatkan dari pemerintah setempat adalah negara belum memiliki juklak atau petunjuk pelaksanaan untuk mengeluarkan IMB bagi pesarehan yang diusulkan oleh mereka. Menurut pemerintah setempat, pesarehan atau paseban itu masuk dalam kategori pembangunan non-gedung.

Jelas, bagi kita istilah non-gedung ini mungkin sangat membingungkan, karena pasti di dalam pesarehan tersebut ada unsur gedung atau bangunan. Apakah kategori non-gedung itu harus seperti rumah dan hotel atau bagaimana? Namun, jawaban “belum ada juklak” bagi pembangunan non-gedung adalah hal yang menyedihkan, karena mestinya mereka tidak berhenti pada jawaban di atas.

Mestinya mereka memberikan jawaban yang memberikan jalan keluar dan sekaligus perlindungan bagi Sunda Wiwitan. Karena mereka, Pemerintah, berhenti pada jawaban ini, maka itu membuka peluang bagi kelompok mayoritas yang memang sudah lama menunggu akan jawaban yang seperti itu.

Jadilah, masyarakat agama mayoritas datang dan memaksakan kehendak mereka agar pembangunan pesarehan atau paseban diberhentikan. Sudah barang tentu, alasan legal yang mereka gunakan adalah ketiadaan IMB pada masyarakat Sunda Wiwitan untuk meneruskan pembangunan pesarehan di atas.

Peristiwa yang menimpa pada masyarakat adat Sunda Wiwitan ini sebenarnya juga menimpa kelompok-kelompok minoritas lainnya, seperti kelompok Kristen, Ahmadiyah, Syiah, dan masih banyak kelompok agama lokal lainnya.

Sudah berulang-ulang peristiwa ini terjadi, namun pihak negara sampai sekarang belum memberikan jaminan atas hak-hak dasar mereka. Sampai pada era Presiden Jokowi pun, permasalahan kelompok minoritas seperti yang dialami oleh Sunda Wiwitan, Ahmadiyah, Syiah, dlsb, tetap belum mendapatkan respon yang serius. Terutama jika terjadi di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat perhatian orang-orang kota dan pejabat negara.

Respon yang serius yang saya maksudkan adalah dengan respon itu kelompok minoritas mendapatkan hak penuh, untuk melaksanakan keyakinan mereka sebagai warga negara Indonesia. Mereka tidak mendapatkan persekusi lagi dari masyarakat lain sesama warga negara, karena mereka melaksanakan keyakinan dan agama mereka.

Kenapa semua ini bisa saja dan masih terjadi? Apakah sebagai warga negara Indonesia mereka memiliki hak yang berbeda dengan warga negara yang mayoritas, sehingga mereka pantas diperlakukan seperti yang terjadi pada Sunda Wiwitan? Karena peristiwa ini sering dan selalu akan terjadi, maka apa sebetulnya penyebabnya?

Sebagai catatan, ada beberapa hal yang ingin saya dikemukakan di sini. Pertama, kerukunan antar umat beragama yang selama ini digembar-gemborkan, ternyata masih belum bisa diterima oleh seluruh warga negara Indonesia, terutama oleh kelompok mayoritas.

Kedua, masalah minoritas ini merupakan masalah yang tidak seksi, karena itu mereka tidak memiliki nilai politik yang tinggi. Dengan kata lain, kelompok minoritas ini tidak memiliki makna elektoral. Bahkan, bagi para politisi dan mungkin para pejabat negara, keberadaan minoritas mungkin dianggap sebagai masalah, bukan sebagai aset bangsa.

Ketiga, negara perlu mempertegas kembali akan fungsi mereka untuk melindungi seluruh warga negara dalam menjalankan keyakinan dan agama mereka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar