GIBRAN DAN LUNTURNYA CITRA JOKOWI I KATA AKHMAD SAHAL

Pemilihan pemimpin dalam demokrasi semestinya tidak hanya berpatokan pada perolehan suara terbanyak, melainkan juga pada kompetensi dan kecakapan dalam kepemimpinan. Demokrasi haruslah didasarkan pada meritokrasi, sebuah sistem yang memberikan prioritas pada pemimpin yang kompeten dan kapabel.

Demokrasi berbasis meritokrasi adalah demokrasi yang berangkat dari rasionalitas publik. Warga memakai pertimbangan-pertimbangan rasional dalam memilih pemimpin. Dengan melihat rekam jejak, visi dan program yang ditawarkan, dan integritas pribadi sang pemimpin. Yang jadi patokan adalah prestasi. Bukan agama, ras dan etnis. Juga bukan pertalian darah dan kekerabatan.

Dengan kata lain, dalam demokrasi meritokratis, tak ada tempat bagi politisi yang mengusung SARA dalam memilih pemimpin. Politisasi SARA bukan hanya mengabaikan kriteria kompetensi, melainkan juga menebarkan kebencian dan permusuhan.

Dalam demokrasi meritokratis, juga ga ada tempat bagi politik dinasti, karena politik dinasti membuat orang yang tidak kompeten bisa berkuasa hanya karena hubungan darah. Sedangkan orang yang kompeten menjadi tak terpakai dengan alasan bukan keluarga.

Pertanyaannya, bagaimana dengan fenomena pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawako Solo?

Perlu saya tegaskan, Gibran tentu saja punya hak untuk maju sebagai calon walikota. Tak ada hukum atau peraturan yang dilanggarnya.

Tapi faktanya, anak sulung presiden yang selama ini dikenal sebagai pengusaha martabak ini, tiba-tiba mendadak menjadi calon tunggal Cawako. Tak punya rekam jejak yang mumpuni dalam politik, tau-tau mak bedunduk jadi Cawako Solo.

Kolega saya di Cokro TV, Ade Armando dan Denny Siregar membela Gibran. Di mata keduanya, pencalonan Gibran bukanlah pertanda Jokowi sedang membangun dinasti politik.

Argumen Ade begini: yang mencalonkan Gibran kan PDIP, bukan Jokowi.  PDIP sebagai Parpol tentu punya dong kepentingan pragmatis untuk bisa menang di Pilkada Solo. Dan Gibran sangat populer di Solo. Wajar kalau dicalonkan. Sedangkan menurut Denny, Gibran kan ikut kompetisi politik. Biarlah rakyat Solo yang menentukan pilihannya.

Sejatinya, Bang Ade dan Bang Denny mengabaikan elemen penting yang menjadikan demokrasi lebih bermakna secara substantif. Yakni meritokrasi. Pengabaian meritokrasi inilah yang selama ini menyebabkan demokrasi kita merosot. Karena hanya pengin memperoleh suara terbanyak, maka muncullah calon-calon eksekutif dan legislatif yang instan. Hanya mengandalkan popularitas. Entah itu selebritas, pelawak, atau kerabat istana.

Tak peduli rekam jejak. Tak peduli visi dan program. Tak peduli kompetensi. Akibatnya, tertutuplah kesempatan masyarakat untuk memperolah calon pemimpin yang handal. Inilah problem utama politik dinasti.

Ada yang bilang gini, ngapain sih ngributin dinasti politik. Dinasti politik kan ga selalu jelek. Lihat tuh Amerika. Ada dinasti Kennedy, Dinasti Bush.

Menurut saya, perbandingan ini jelas tidak tepat. Kenapa?

Robert Kennedy diakui kompetensinya dalam ranah politik oleh publik. Ia adalah sosok yang kapabel dalam politik, yang kebetulan adiknya John F Kennedy.  Begitu juga George W Bush. Benar bahwa dia anaknya Bush senior, tapi jangan lupa Bush junior itu lulusan Yale yang punya pengalaman panjang dalam politik. Ini gak bisa disamakan dengan Gibran yang meskipun handal dalam bisnis, tapi masih terbilang “yesterday afternoon boy” dalam politik.

Intinya: yang dipersoalkan pada dinasti politik itu bukan dinastinya itu sendiri, melainkan apabila terjadi pengabaian kriteria kemampuan dan kecakapan memimpin. Dan itulah yang terjadi dalam kasus Gibran.

Pemirsa,

Pencalonan Gibran menurut saya menunjukkan bahwa Jokowi ternyata tak lebih sebagai politisi biasa, dengan pragmatisme dan hitung-hitungan politik ala politisi lainnya.

Tak ada yang salah sih dengan menjadi politisi. Tapi citra atau harapan agar Jokowi bukan hanya tampil sebagai politisi, melainkan juga negarawan menjadi luntur. Setidaknya dalam kasus ini.

Perbedaan antara politisi dan negarawan: politisi hanya berfokus memikirkan masa depan diri dan keluarganya, sedangkan negarawan memikirkan masa depan generasi berikutnya.

Secara pribadi saya menyayangkan hal ini, karena buat saya, yang membuat Jokowi selama ini istimewa salah satunya adalah karena ia tak membawa-bawa kepentingan keluarga dalam politik.

Di tengah situasi di mana dinasti politik menjangkiti Indonesia, di tengah gejala di mana parpol hanya berperan sebagai mesin politik semata, yang hanya mengejar kekuasan demi kekuasan itu sendiri, kemunculan Jokowi kiranya memunculkan harapan perbaikan.

Setidaknya Jokowi tampil sebagai teladan pemimpin yang menghargai kinerja dan pencapaian. Ga peduli agamanya apa. Ga peduli dari kalangan elit atau rakyat biasa. Saya khawatir citra tersebut luntur dengan naiknya Gibran sebagai Cawako.

Kalau saya jadi Jokowi, saya akan minta Gibran untuk “ngempet” jadi Cawako Solo sampai setelah 2024. Gibran perlu menceburkan diri dulu di kawah candradimuka politik. Aktif dulu di partai, berjuang untuk bisa masuk parlemen. Itulah pembuktian yang tepat kalau mau berkarir dalam politik. Baru setelah itu, ikut dalam kompetisi sebagai pemimpin kepala daerah, atau bahkan kepala negara.

Dengan begitu, Gibran tertempa untuk tampil sebagai dirinya sendiri, dengan prestasinya sendiri. Bukan semata-mata sebagai “anak presiden”.

Ada ungkapan Arab begini: Laisal fata man yaqulu kana abi, wa lakinnal fata man yaqulu ha ana dza.

Pemuda sejati bukanlah ia yang berkata: “INI BAPAKKU.” Melainkan ia yang berkata: “INILAH AKU”.

Saya Akhmad Sahal, kita berjumpa lagi di episode berikutnya.

Komentar