Denny Siregar: Rp 11.000 TRILIUN DI LUAR NEGERI, FAKTA ATAU HOAX?

Ada teman yang nanya begini, “Sebenarnya uang Rp 11 ribu triliun di luar negeri itu, ada atau hoax sih??”

Dia bertanya itu, karena Jokowi pernah mengatakan ada uang Rp 11 ribu triliun yang beredar di luar negeri. Dan pernyataan itu bukan hanya dari Jokowi saja. Bahkan pada waktu kampanye di tahun 2014, Prabowo juga pernah menyatakan ada uang Rp 11 ribu triliun yang tersebar di luar negeri. Dan yang dimaksud dengan uang itu, tentu saja uang haram, uang hasil korupsi yang disimpan di negara-negara luar.

Seluruh dunia tahu, dimana negara-negara tempat menyimpan uang teraman hasil kejahatan. Ada di Cayman Island, juga di British Virgin Island. Dan yang terkenal, sudah pasti Swiss. Disana, para nasabah tidak dikenal dengan nama mereka, tetapi nomor yang hanya di ketahui oleh para nasabah sendiri. Para nasabah itu tidak mendapat bunga ketika menyimpan uang disana, mereka justru membayar kepada Bank supaya simpanan mereka tetap aman.

Kenapa negara seperti Swiss itu disebut negara aman untuk menyimpan uang hasil kejahatan? Karena Swiss tidak tunduk pada tekanan pemerintahan negara lain. Biarpun pemerintahan di sebuah negara mengancam perang supaya Swiss mengembalikan uang hasil kejahatan yang disimpan di negaranya, Swiss tetap tidak akan bergeming. Bagi mereka, kerahasiaan adalah segalanya. Dan dari hasil mengutip uang keamanan simpanan itulah, negara seperti Swiss, Cayman Island dan British Virgin Island menghidupi rakyatnya.

Jadi, sudah paham kan sulitnya mengambil uang hasil korupsi dan kejahatan lainnya di sana?

Pembicaraan tentang bagaimana mengembalikan uang hasil korupsi di banyak negara, terutama Swiss, sudah dimulai sejak jaman SBY. Tapi ya, seperti biasa, begitu-begitu aja cuman ide doang tanpa ada gerakan.

Baru pada masa pemerintahan Jokowi lah, ide ini dikerjakan serius. Indonesia di masa Jokowi sedang membangun proyek infrastruktur besar-besaran, dan karena itu mereka butuh uang besar sekali. Uang hasil korupsi yang tersebar di luar negeri itu, menjadi incaran supaya kembali.

Tugas berat untuk mengembalikan uang ini ditaruh Jokowi di pundak Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia. Negara yang dituju pertama kali adalah Swiss. Yasonna kemudian melobi pemerintah Swiss supaya mau mengembalikan uang hasil jarahan yang disimpan di bank sana.

Dan jalan panjang negosiasi pun dimulai. Tidak mudah meyakinkan pemerintah Swiss bahwa Indonesia ingin uang hasil kejahatam yang disimpan disana, kembali ke negara kita. Dan baru 5 tahun kemudian, tepatnya bulan Februari 2019, Indonesia menandatangani kerjasama dengan Swiss dalam bentuk perjanjian Mutual Legal Asistance atau MLA.

Selesai? Belum. Itu baru perjanjian saja. Karena untuk bisa membuktikan bahwa uang yang disimpan itu hasil kejahatan, harus ada perangkat hukum yang lebih kuat yaitu Undang-Undang. Maka disusunlah RUU yang kemarin disetujui DPR menjadi Undang-Undang.

Dengan Undang-Undang itu, Menkumham kemudian membuat tim yang terdiri dari Bareskrim, Kejaksaan, KPK dan Kementrian Luar Negeri untuk melacak aset-aset yang tersimpan di bank-bank Swiss.

Dari proses yang panjang itu, kita bisa melihat tidak mudah untuk bisa mengambil aset disana. Tidak seperti kata para kampret yang selalu nanya, “Mana 11 ribu triliunnya??” Seolah-olah ini kayak mereka ngambil duit di warung emaknya.

Dan meskipun sudah ada perjanjian MLA dengan Swiss, proses mulai dari pelacakan sampai pembekuan asset-asset bisa berlangsung tahunan. Sebagai contoh Nigeria saja, pelacakan sampai pengembalian uang hasil korupsi baru kelar sesudah belasan tahun pemerintah Nigeria melakukan negosiasi dengan pemerintah Swiss.

Meskipun masih ada tahapan proses-proses selanjutnya, dan tentu tidak sebentar, tapi kita sudah memulai langkah besar untuk menyita uang hasil korupsi di banyak negara. Dan itu juga bisa sebagai warning, bahwa dimanapun para koruptor mau menyimpan uang hasil korupsinya, mereka tidak akan merasa aman lagi, karena Indonesia akan memburu mereka sampai ke lubang semut sekalipun.

Sementara ini, dari hasil pelacakan pemerintah Indonesia, sudah dikantongi 84 nama WNI yang menyimpan duitnya di Swiss. Jumlahnya fantastis, senilai lebih dari Rp 2.500 triliun. Dan itu belum termasuk harta hasil korupsi dari Soeharto yang menurut majalah Time tahun 1999, bernilai Rp. 135 triliun. Ow, banyaknya…

Jadi wajar saja, banyak demo yang ingin menyasar Jokowi supaya turun dari kursi Presiden karena memang dia adalah Presiden paling berbahaya yang dipunyai Indonesia. Di masa pemerintahan Jokowi, para koruptor sudah sulit tidur nyenyak lagi. Mereka sedanf sibuk mencoba memindahkan uangnya dari bank satu ke bank lainnya di luar negeri. Dan silap sedikit, selesailah mereka dan hilang uangnya. Yang tadiny kaya raya, bisa jadi berakhir miskin di penjara…

Markibong

Komentar