ALUMNI ITB KEREN, DIN SYAMSUDIN MENGUNDURKAN DIRI | Logika Ade Armando

Profesor Din Syamsuddin kabarnya mengundurkan diri dari Majelis Wali Amanat ITB (Institut Teknologi Bandung).

Ini disampaikan pimpinan ITB sendiri, walau keputusan resminya belum keluar.

Mereka yang anti-Jokowi dengan segera berteriak. Menurut mereka, ini menunjukkan rezim Jokowi mengintervensi kampus, tidak menghargai kebebasan akademik, represif.

Ini disuarakan oleh misalnya oleh Rocky Gerung, Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan. Mereka menuduh Din dipaksa mundur karena terlalu berani mengkritik pemerintah.

Buat saya, ini serangan ngawur.

Desakan agar Din Syamsuddin mundur datang dari para alumni ITB yang bergabung dalam Gerakan Anti Radikalisme atau GAR. Mereka menulis sebuah surat permintaan kepada Rektor ITB agar Din mundur dari MWA, dan surat itu ditandatangani 1335 lulusan ITB.

Masa sih 1335 alumni ITB itu di bawah komando pemerintah? Rasanya sih tidak. Dan bukan kali ini saja GAR mendesak agar Din mundur.

Tahun lalu, pada 5 Juli 2019, mereka sudah pernah mempersoalkan keberadaan Din di MWA ITB ketika Din berkomentar pedas terhadap Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan kubu Prabowo untuk membatalkan hasil Pilpres 2019.

Ketika itu Din memang tiba-tiba menyatakan ada ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam proses pengadilan di MK yang memutus sengketa Pilpres. Banyak fakta dan dalil hukum yang tidak didalami, kata Din.

Karena itu Din menyatakan hasil keputusan MK tersebut mewariskan cacat moral dalam kehidupan bangsa dan masalah dalam kepemimpinan negara.

Pernyataan Din itu dikecam oleh GAR. Mereka jengah bahwa ada seorang anggota MWA ITB yang secara serampangan menilai kerja MK ‘tidak jujur dan tidak adil’ padahal MK saat itu sudah secara saksama memeriksa bukti-bukti dan kesaksian yang disampaikan kubu Prabowo.

Jadi GAR ILUNI ITB ini bukan organisasi abal-abal karbitan yang baru saja dibentuk pemerintah. Mereka memang dari dulu sangat peduli pada ITB.

Apalagi Majelis Wali Amanat (MWA) adalah organ tertinggi di ITB yang fungsinya antara lain menenetukan perkembangan masa depan ITB, selain juga memilih dan memberhentikan Rektor ITB.

Kehadiran Din di MWA tentu sangat mengganggu ITB.

Dalam surat desakan agar Din mundur, GAR menyatakan kehadiran Din di MWA merugikan nama baik ITB serta merusak hubungan baik ITB dengan pihak-pihak eksternal.

GAR menganggap agar ITB bisa berkembang dengan pesat, MWA ITB seharusnya terdiri dari orang-orang yang berintegritas, unggul, visioner, memliki nasionalisme tinggi, dan menjunjung tinggi kepentingan bangsa Indoensia dan NKRI.

Inilah yang dianggap tidak dimiliki Din.

Dalam surat desakan kepada MWA, GAR memberi sejumlah contoh pernyataan DIN yang bermasalah. Misalnya saja, pernyataan dia tentang keputusan MK pada Juli 2019 yang tadi sudah saya sebut.

Tapi selain itu, GAR juga mengutip pernyataan Din dalam sebuah webinar bahwa pemerintah Indoensia sudah menjelma menjadi pemerintah diktator dan Din terkesan mengajak masyarakat untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah.

Begitu juga, GAR mempersoalkan pernyataan Din bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintah Indonesia memberikan ruang gerak bagi berkembangnya paham Komunisme, serta membiarkan Komunisme tumbuh tanpa melakukan tindakan apapun juga.

Perilaku politik Din juga dianggap bermaasalah. Din misalnya menghadiri dan berpidato pada Konferensi Khilafah Internasional pada 2007 yang diselenggarakan HTI.

Buat GAR Alumni ITB,  ini mengindikasikan dukungan Din kepada gerakan anti-NKRI. Jadi, desakan dari GAR ini tidak bisa secara simplistis dilihat sebagai indikasi kerepresifan pemerintah. GAR ini malu dan terganggu dengan pernyataan dan tindakan Din.

Dan lebih jauh lagi, apa yang dilakukan GAR ini perlu dibaca sebagai bukti kekhawatiran kelompok-kelompok pro-NKRI terhadap apa yang dikhawatirkan sebagai pertumbuhan radikalisme di kampus-kampus besar di Indonesia.

Pada Agustus tahun lalu, sekitar seribu alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) membuat surat terbuka agar Rektor ITB secara tegas mengumumkan bahwa ITB menolak penyebaran gerakan radikalisme.

Surat terbuka itu jelas terkait dengan semakin terungkapnya bukti-bukti yang menunjukkan bagaimana gerakan-gerakan pro-Khilafah, Syariah, Negara Islam menguat di perguruan tinggi.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memang berulang kali mengingatkan bahaya tumbuhnya gerakan-gerakan radikal di kampus-kampus di Indonesia.

Sebuah survei dari SETARA Institute tahun lalu juga menunjukkan kelompok-kelompok Negara Islam ini selama satu-dua dekade terakhir secara berkelanjutan dan sistematis berhasil menguasai gerakan mahasiswa dan menginfiltrasi birokrasi kampus di ITB, UI, IPB, UGM, dan banyak universitas terkemuka di Indonesia.

Kelompok-kelompok tersebut diketahui memecah belah kampus dan mendangkalkan tradisi akademik di kampus-kampus terbaik.

Akibat peringatan-peringatan itulah, berbagai perguruan tinggi negeri kemudian berbenah diri dengan secara perlahan-lahan menyingkirkan anasir-anasir pro-Khilafah dan negara Islam dari posisi-posisi strategis kampus dan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap organisasi-organisasi kemahasiswaan, seperti BEM.

Ini semua yang juga terjadi di ITB. Jadi dapat dikatakan, GAR ini merupakan simbol perlawanan terhadap radikalisme Islam di ITB.

Masalahnya, orang seperti Din ini dianggap sebagai contoh perwujudan nyata dari ancaman tersebut. Din yang dikenal sekarang adalah sosok yang sudah berubah dari Din di masa lalu. Din dulu dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah yang menyuarakan perdamaian dan keberagaman.

Tapi kini, mungkin karena perkembangan politik, dia sudah banyak berubah.

Kehadirannya di acara Konferensi Khilafah Internasional akan terus dikenang sebagai bukti dukungan Din terhadap konsep Khilafah dan negara Islam.

Apalagi dalam pengkubuan politik pasca 2014, Din semakin terlihat dekat dengan kubu Islamis intoleran pendukung Prabowo yang mengusung tema-tema pro-Negara Islam. Dan, secara hampir tidak terelakkan, diapun menjelma menjadi tokoh anti-Jokowi.

Sayangnya, dia tidak menampilkan diri sebagai kritikus yang intelek.

Contoh serangannya terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang tadi disebut GAR adalah salah satu contoh terbaik. Kalau saja kritiknya disusun dengan argumen matang, mendalam, sistematis, mungkin orang akan menghargai kritik Din.

Tapi, dalam kasus ini, sama sekali tidak terlihat kedisiplinan berpikir yang melandasi kritik Din.

Dia menjadi seperti kadrun-kadrun lainnya, asal kritik dan nyinyir. Buat saya sendiri, kegalauan GAR itu memang sangat masuk akal. Saya bahkan punya contoh-contoh lain tentang Din.

Yang paling saya ingat adalah ketika dia mengkritik sebuah konser amal secara virtual oleh BPIP dalam rangka pengumpulan dana untuk membantu korban Corona.

Kok bisa-bisanya dia mengatakan penyelenggaraan konser itu adalah bukti bahwa ‘pemerintah bergembira di atas penderitaan rakyat’.

Begitu juga di sebuah opening speech sebuah webinar tentang pemakzulan presiden, dia dengan sembarangan menyatakan bahwa menurut Teori Politik Islam, pemerintah Indonesia sudah memenuhi syarat untuk dimakzulkan, tanpa memberikan argumen yang melandasi kesimpulan itu.

Kalau yang bicara begini Rizieq Shihab, atau Tengku Zulkarnain, atau Felix Siauw, mungkin bisa dimaklumi. Tapi kalau yang bicara begini adalah Prof. Dr. Din Syamsuddin, ini tentu terasa memalukan.

Jadi buat saya, sangat wajarlah kalau para alumni ITB mempersoalkan kehadiran Din di MWA ITB. Kalau saja Din hanya menjadi dosen biasa, mungkin tidak jadi masalah.

Yang jadi masalah ini adalah Majelis Wali Amanat, sebuah organ yang sangat penting dalam menentukan kemajuan ITB di masa depan.

Jadi rasanya Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB ini sangat layak didukung. Mereka bersuara pasti bukan karena pesanan. Mereka sekadar menggunakan hati nurani dan akal sehat. Dan percayalah, dengan akal sehat, negara akan terselamatkan

 

Komentar