Denny Siregar: BUZZERP DAN SKEMA KERUSUHAN BESAR

Saya bermain media sosial sejak tahun 2009, mulai dari munculnya Facebook dan diawali dengan reuni-reunian sama teman lama. Tapi sejak 2011, ketika revolusi di Mesir yang menjatuhkam Hosni Mubarak, saya akhirnya paham bahwa media sosial ternyata bisa digunakan sebagai senjata perang. Dan begitulah model perang kita sekarang, bukan lagi pakai senjata tetapi bagaimana memainkan opini di tengah massa.

Harus saya akui, kalau kelompok-kelompok radikal dari Timur Tengah sangat jago memainkan media sosial. Ini dibuktikan dengan naiknya pamor Ikhwanul Muslimin di Mesir, yang bisa mengambil peluang di tengah ambruknya Hosni Mubarak. Atau ISIS yang memainkan propaganda bahwa mereka adalah khalifah yang ditunggu-tunggu umat Islam.

Mungkin karena sudah lama bermain di media sosial, saya jadi terbiasa dengan strategi-strategi perang pembentukan opini mereka. Ada yang model “Kill the Messenger” atau bunuh si pembawa pesan. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang benar, ada kelompok yang langsung bereaksi dengan membangun stigma bahwa si penyampai pesan bukanlah orang benar. Saya sering menjadi korban dari model seperti itu. Dituduh penjilat, kafir, halal darahnya, dan segala macam tudingan untuk menjatuhkan kredibilitas supaya tidak dipercaya. Itu belum ancaman-ancaman mengerikan supaya saya tidak lagi bersuara.

Ketika berhadapan dengan Taliban KPK dulu, serangan untuk membunuh karakter massif sekali. Dimunculkan istilah BuzzeRp sebagai stigma bahwa saya dan mereka yang mendukung reformasi ditubuh KPK sebagai orang bayaran pemerintah. Ada juga model membangun kebencian supaya ada orang yang terpantik untuk membikin celaka, seperti saat kerusuhan Mei 2019 lalu, mereka membangun opini dengan tagar #DennySiregardicarianakSTM.

Ada juga model Riding the Wave, atau berselancar di tengah gelombang. Kasus Bintang Emon kemarin yang diserang ketika mengkritik peradilan Novel Baswedan adalah contoh bagus untuk dipelajari. Si Emon tiba-tiba diserang oleh akun-akun anonim dengan jumlah follower sebiji saja, seolah-olah itu dari akun pemerintah. Serangan terhadap Emon ini kemudian dibesarkan skalanya lewat para komika lainnya, supaya mendapatkan simpati. Dan ujung-ujungnya adalah membangun persepi bahwa pemerintahan Jokowi otoriter dan membungkam kebebasan berpendapat.

Sampai di sini saya berhasil memetakan strategi perang opini mereka. Saya mengikuti sekali mulai dari mereka membangun stigma BuzzeRp yang juga disuarakan oleh tokoh-tokoh mereka, dibesarkan skalanya oleh media-media online bahkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum segala. Dan stigma BuzzeRp ini dulu hanya dipakai untuk membunuh kredibilitas mereka yang mendukung kebijakan dan program Jokowi sebagai orang yang dibayar. Tetapi sekarang mereka kerucutkan bahwa BuzzeRp adalah alat Jokowi untuk membungkam kebebasan berpendapat di media sosial.

Jokowi, setahap demi setahap, mereka bangun citranya sebagai seorang yang otoriter bahkan lebih otoriter dari masa rezim Soeharto. Kenapa harus begitu? Ini strategi untuk membangkitkan perlawanan seperti saat peristiwa 98 dulu. Dan seperti kita tahu, bahwa demo besar harus melibatkan dua unsur penting, yaitu buruh dan mahasiswa. Ketika dua unsur ini ikut bergerak dengan jumlah massa yang besar, maka potensi kerusuhan sudah tampak di depan mata.

Pentingnya seorang komika seperti Emon, yang saya anggap sebagai korban dari permainan medsos saja, adalah karena dia banyak penggemar dari kalangan mahasiswa. Dengan membangun opini bahwa dia dibungkam, maka diharapkan stigma bahwa Jokowi adalah pemimpin otoriter semakin menguat di kalangan mahasiswa. Dan strategi ini dibangun oleh para pendukung Novel yang juga pendukung KPK pada masa lalu saat dia masih berkuasa di sana. Nah, si penyerang komika, yang sebenarnya bagian dari mereka juga itu, mereka stigmakan sebagai BuzzeRp, yaitu alat Jokowi untuk membungkam kebebasan berpendapat. Supaya makin drama, mereka membuat poster dimana Emon dan Novel mendadak disamakan dengan para aktivis yang benar-benar dibungkam seperti almarhum Marsinah, almarhum Munir, bahkan Widji Thukul. Dibangunlah narasi pemberontakan yang nanti akan berujung pada kata LAWAN!

Oke, pertanyaannya.. Kemana ini ujungnya? Apakah selesai sampai di sini saja?

Belum. Mereka punya agenda besar yang sedang disiapkan sebagai satu aksi massa besar yang diharapkan akan memicu kerusuhan, yaitu saat UU Omnibus Law kelak akan dikeluarkan. UU Omnibus Law ini adalah UU untuk melindungi investasi di dalam negeri. Dengan Omnibus Law, maka peraturan-peraturan investasi di daerah yang ribuan jumlahnya dan tumpang tindih akan disatukan dalam satu peraturan supaya lebih ramping dan menarik minat investasi asing.

Kalau UU Omnibus Law ini keluar, maka mereka akan menggerakkan barisan buruh yang merasa terancam, dengan barisan mahasiswa yang merasa simpati dengan buruh, dan sudah pasti kelompok kanan berbaju agama akan ikut memanaskan situasi dengan membesarkan skala massa dan kerusuhan.

Dan semua ini nanti akan menyatu dalam bangunan opini, bahwa rezim Jokowi harus dijatuhkan karena otoriter dan kejam, seperti saat menjatuhkan Soeharto di tahun 98.

Sudah dapat gambar besarnya? Kalau sudah, kita seruput kopi dulu. Jangan lengah, kita harus waspada selalu. Semua gerakan kecil itu akan dibangun dalam satu gelombang besar pada waktunya nanti.

Markibong.

Komentar