PEMAKZULAN KEPALA NEGARA TIDAK DIKENAL DALAM TRADISI SUNNI I Catatan Syafiq Hasyim

Persoalan pemakzulan presiden kembali naik ke permukaan. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah alasan yang didasarkan pada fiqh siyasah (politik). Menurut Koran Tempo I Juni 2020, Prof. Din Syamsuddin mengutip pandangan pemikir Islam, bernama Al-Mawardi, bahwa ada tiga hal yang bisa menyebabkan kepala negara bisa dimakzulkan. Pertama adalah keadilan, jika tidak adil, maka seorang kepala negara bisa dipecat. Kedua, pemimpin bisa dipecat jika tidak memiliki ilmu pengetahuan atau tidak mempunyai visi kepemimpinan yang kuat dalam mewujudkan cita-cita nasional. Yang ketiga, pemimpin kehilangan kewibawaannya dan kemampuan memimpin, terutama dalam masa-masa kritis seperti sekarang ini.

Benarkah demikian adanya? Bagaimana sesungguhnya al-Mawardi membahas masalah kepemimpinan di dalam Islam, dalam kitabnya yang sangat terkenal al-Ahkam al-Sultaniyyah?

Jika kita ingin mengatakan sebagai sebuah kelemahan konsep politik kepemimpinan di dalam tradisi Sunni, maka itu bisa dilihat dari ketiadaannya tentang mekanisme pemakzulan seorang pemimpin negara. Pemakzulan pemimpin negara memang tidak dikenal di dalam tradisi Sunni. Pergantian kepemimpinan negara dalam tradisi Sunni biasanya terjadi karena seorang pemimpin sudah wafat, kalah perang sehingga wilayahnya diambil oleh pemimpin yang lain, dan hal-hal yang lainnya. Hal ini merujuk pada pola kepemimpinan awal di dalam Islam yang memang tidak mengenal tradisi pemberhentian. Justru Sunni sangat dikenal dengan teori kesetiaan kepada kepala negara.

Di dalam kitab al-Ahkam al-Sultaniyyah, Imam al-Mawardi mengemukakan bahwa kepemimpinan itu wajib, baik secara agama maupun secara akal. Lalu al-Mawardi mengatakan jika kepemimpinan di dalam Islam merupakan kewajiban kolektif (fardu kifayah). Jika ada salah satu dari anggota masyakarkat memiliki kapasitas kepemimpinan dan dipilih dan mau memimpin, maka kewajiban tersebut menjadi terhapus.

Al-Mawardi membagi dua kelompok di dalam dalam proses kepemimpinan. Pertama, adalah mereka yang memilih. Dalam bahasa Arab mereka ini disebut dengan istilah ahlul ikhtiyar. Kedua, adalah mereka yang dipilih, atau bisa menjadi pemimpin (ahl al-imamah). Al-Mawardi menyatakan bahwa pihak yang memilih itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, keadilan yang menyeluruh, artinya, mereka memahami apa itu keadilan dan bagaimana bentuknya. Yang kedua, orang yang memilih pemimpin negara ini harus memiliki pengetahuan yang menyebabkan, mereka bisa memilih siapa pemimpin yang layak atau berhak berdasarkan syarat-syarat yang telah diungkapkan. Ketiga, nalar dan kebajikan yang menyebabkan mereka (ahlul ikhtiyar) bisa memilih pemimpin negara yang yang lebih aslah (patut) dan lebih kuat, serta lebih mengetahui kemaslahatan-kemaslahatan untuk rakyatnya. Tiga syarat ini adalah bagi pihak yang memilih.

Bagaimana ini dikaitkan dengan sistem tatanegara kita? Kita sudah tidak mengenal lagi ahlul ikhtiyar yang khusus sebagaimana yang dimaksudkan oleh al-Mawardi di atas, karena sistem politik kita berbeda. Kini kita mengenal sistem pemilihan presiden langsung, di mana rakyatlah yang memilih.

Lalu bagaimana dengan ahlul imamah (pihak yang dipilih oleh ahlul ikhtiyar) menurut al-Mawardi syarat menjadi pihak yang dipilih menjadi seorang kepala negara, pertama adalah adanya keadilan yang menyeluruh (al-adalah ala syurutiha al-jami’ah). Kedua, mengetahui ilmu ijtihad untuk hal-hal yang berkaitan dengan atas al-nawazil (fatwa) dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Yang ketiga, keselamatan atau kesehatan panca indera (salamatu al-hawas) seperti pendengaran, penglihatan, dan lisan yang dengan ini semua seorang pemimpin bisa menemukan secara langsung (mubasyarah) apa yang dijumpainya. Keempat, anggota badannya selamat (sehat) bisa bergerak dan merespon cepat.

Kelima, penalaran atau sehatnya penalaran yang membuatnya bisa memimpin rakyat dan juga memikirkan kebaikan-kebaikan untuk rakyatnya. Keenam, keberanian dan memiliki sikap menolong (al-najdah) untuk menjaga negara dari musuh. Ketujuh, keturunan dari suku Quraish. Menurut beberapa pendapat, syarat ketujuh ini dihapuskan. Namun jika ada, syarat ketujuh ini bisa ditafsirkan sebagai, pemimpin harus datang dari kelompok mayoritas.

Silahkan lihat kitab Abu al-Hasan al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah, Edisi Tahqiq Ahmad Mubarak al-Baghdadi, Kuwait: Maktabah Dar Ibn al-Kutaybah, 1989, h. 3-4.

Menurut pendapat saya, memang bagus sekali melakukan kontekstualisasi teori-teori fiqih siyasah (fikih politik) untuk kehidupan ketetanegaraan dan kenegaraan pada masa kini, terutama untuk landasan moralitas. Namun, mungkin yang dimaksud oleh Prof. Din Syamsuddin dengan tiga hal yang menyebabkan seorang kepala negara bisa dicabut mandatnya itu menurut al-Mawardi ternyata lebih bisa terjadi pada ahlul ikhtiyar, atau pihak yang memilih. Memang persyaratan keadilan itu berlaku untuk keduanya, baik untuk orang yang memilih (ahlul ikhtiyar) maupun untuk orang yang dipilih (ahlul imamah), namun untuk dua hal lainnya yang disebutkan di atas, lebih mengena pada ahlul ikhtiyar.

Hal lain lagi bahwa tiga hal yang dikemukakan oleh Prof. Din Syamsuddin di atas itu sesuatu yang harus dipenuhi untuk menjadi ahlul ikhtiyar atau menjadi pemimpin. Jika seseorang sudah dipilih menjadi pemimpin, maka syarat-syarat tersebut bukan menjadi alasan untuk azlun (dipecat). Dalam teori politik Sunni, konsep pemakzulan itu tidak berlaku, yang berlaku adalah konsep ketaatan. Di sini di dalam teori Sunni, ketika seorang kepala negara sudah terpilih, maka kedudukannya menyatu dengan negara. Tidak ada perbedaan antara pemerintah dan negara. Ini yang menjadikan konsep kepemimpinan di dalam tradisi Sunni menunggu sampai masa berakhirnya sang pemimpin itu.

Bahkan ketika saya mencari istilah pemakzulan (azlun) dalam kitab al-Ahkam al-Sultaniyyah, ternyata saya belum menjumpainya. Bahkan al-Mawardi mengutip sebuah pendapat, jika seseorang sudah dipilih menjadi pemimpin berdasarkan syarat-syarat yang ada, maka dua hak yang harus diperoleh oleh pemimpin tersebut, pertama hak ketaatan, yang kedua hak pertolongan.

Sebagai catatan, pemakzulan pemimpin negara itu kurang dikenal atau tidak dikenal dalam tradisi Sunni. Menjadikan fiqih siyasah sebagai landasan moralitas politik Indonesia mungkin bermanfaat, namun kita punya konstitusi yang menjadi dasar dari teori dan praktik kehidupan kenegaraan kita.

 

 

Komentar