CHANEL EKO KUNTADHI | GEBRAKAN JOKOWI SAAT PENDEMI

Tadinya banyak orang menyangka, Covid19 ini hanya jangka pendek. Ditangani sebentar, virusnya hilang, lalu dunia kembali normal.

Nyatanya gak begitu. Sampai sekarang vaksin belum ditemukan. Obat yang efektif juga belum ada. Tapi kita gak bisa terus-terusan hidup dalam kerangkeng. Kita harus memasuki alam new normal. Menjalankan aktifitas seperti biasanya tetapi dengan protocol kesehatan yang ketat.

Intinya kita harus hidup dengan resiko kesehatan yang meningkat. Makanya dalam era new normal kudu pake masker dan rajin cuci tangan. Tapi siapa yang bisa memastikan kita aman dari ketempelan virus saat beraktifitas kembali nanti?

Padahal negara gak mungkin terus-terusan ada dalam suasana bencana non alam kayak gini. Kehidupan harus kembali normal. Pembangunan harus berjalan lagi. Program pemerintah harus bergulir lagi. Budget negara tidak bisa terus-terusan dihabiskan hanya untuk keadaan darurat kayak sekarang.

Sekarang kalau ada pasien Dovid19, semua biayanya memang ditanggung negara. Gimana kalau status bencana non alam ini dicabut? Sementara kita dipaksa oleh keadaan untuk terus menjalani kehidupan meski dengan virus di sekeliling kita. Artinya ketika resiko kesehatan meningkat, strategi apa yang bisa menjamin hidup kita akan baik-baik saja?

Itulah pentingnya BPJS. Makanya ketika BPJS keuangannya mengkhawatirkan karena deficit terus-terusan, Jokowi mengambil langkah tidak popular : menaikkan iuran. Agar lembaga asuransi ini sehat kembali. Agar keuangannya solid. Dan ujungnya mampu menjadi penopang system kesehatan di tengah resiko kesehatan yang meningkat akibat covid19 ini.

Artinya, penaikkan iuran BPJS untuk menyehatkan lembaga itu, sebuah langkah antisipatif yang berani dan melawan arus. Tapi dipikirkan dengan cermat jauh ke depan. Keputusan tidak popular itu hanya bisa lahir dari orang yang punya visi jauh. Bukan sekadar politisi yang sibuk dengan citra belaka.

Itu untuk antisipasi masalah kesehatan. Gimana dengan masalah ekonominya? Padahal kondisi saat ini kan, membuat ekonomi kita babak belur.

Nah, Jokowi mendorong diselesaikannya RUU Payung yang terdiri dari beberapa bagian. Salah satunya RUU Cipta Kerja. UU ini tujuannya untuk mempermudah orang berinvestasi di Indonesia. Memudahkan orang membangun usaha. Baik usaha besar, menengah maupun kecil.

Kalau membuat usaha mudah dan gak ribet, otomatis orang akan senang menanam duitnya dalam aktifits produktif. Mau gak mau butuh lapangan pekerjaan. Tenaga kerja akan terserap. Kesejahteraan meningkat.

Kenapa dibahas saat pendemi begini? Justru itu sangat penting. Kalau aturannya sudah disiapkan, nanti pasca pendemi, orang yang punya duit mau bangkit usaha lagi. Nah, jika aturannya sudah simple dan gak ngeberatin, kan enak.

Sama seperti kenaikan iuran BPJS, ada juga yang gak setuju kalau RUU Omnibus dibahas saat pendemik sekarang. Alasannya kita harus fokus pada penanganan Corona.

Lha, kan penanganan Covid19 sudah ada yang ngurusin. Tenaga medis dan kesehatan sudah menjalankan fungsinya. Masa DPR yang fungsinya membuat UU mau ikut-ikutan sibuk menangani covid19? Biarin aja itu diurus sama yang ahli.

Kerjaan DPR yang bikin UU. Dan RUU Omnibus sangat dibutuhkan agar ekonomi Indonesia lebih bisa melesat. Hambatan harus dipangkas. Perizinan harus lebih mudah dan simple.

Dua langkahg besar yang awalnya mengundang kontroversi nyatanya merupakan strategi yang pas justru perlu dilakukan disaat pendemi ini.

Kalau Jokowi hanya memikirkan citra politik, gue rasa dia gak akan berani menaikkan iuran BPJS disaat kayak gini. Kalau ia hanya memikirkan citra politik, gue rasa akan menunda pembahasan RUU Cipta Kerja.

Tapi justru gak gitu. Jokowi mengambil peluang disaat krisis. Kita berharap setelah krisis, kita sudah siap dengan system kesehatan yang lebih ok, dan aturan investasi yang lebih simple dan mudah.

Kita memang butuh pikiran-pikiran cerdik untuk bisa memandang jauh ke depan.

Gue sih cuma ngajak melihat keadaan dengan pikiran jernih. Kesimpulannya terserah lu…

 

Komentar