Denny Siregar: PESAWAT BOLEH TERBANG, JOKOWI PLIN PLAN?

Hari ini, bisnis penerbangan mulai dibuka lagi. Sesudah Garuda, sekarang Citilink dan Lion Group yang terdiri dari Lion Air dan Batik Air juga sudah mulai terbang.

Tetap saja prosedur penumpang yang dilayani ketat sekali. Calon penumpang harus punya alasan kuat untuk bisa terbang, karena kalau hanya mau mudik tentu mereka tidak diperbolehkan.

Syarat-syaratnya, harus bawa surat pengantar dari dinas atau perusahaannya dan harus negatif corona dengan membawa hasil rapid test. Dan nanti di bandara, calon penumpang juga akan diperiksa oleh dokter, apakah boleh terbang atau tidak.

Saya sendiri sejak jam 2 pagi sudah antre di bandara untuk terbang, meski pesawat baru take off jam 6 pagi. Yang lama itu proses screeningnya, harus antre panjang. Makanya ada pemberitahuan, calon penumpang harus datang 4 jam di bandara sebelum mulai terbang.

Ada seorang teman yang protes, “Kok sekarang bandara dibuka lagi, sih? Katanya semua transportasi publik ditutup waktu corona. Orang juga tidak boleh keluar kota. Jokowi kok plin plan?”

Buat saya ini sebenarnya bukan plin plan. Karena sejak awal, Jokowi komitmen tidak ingin ekonomi kita hancur karena wabah.

Bisnis pesawat adalah bisnis padat karya, atau mempekerjakan banyak orang. Sebagai contoh, Garuda Group saja mempekerjakan 20 ribu orang karyawan. Lion Group ada 23 ribu karyawan. Dan dua maskapai inilah yang mendominasi udara di Indonesia.

Juga ini bisnis padat modal, karena untuk membeli dan mengoperasikan pesawat, butuh sampai ratusan triliun rupiah. Bayangkan, jika mereka tidak terbang dan bangkrut, hampir 50 ribu orang akan di PHK.

Dan kalau kedua maskapai besar ini bangkrut, maka jalur transportasi udara kita akan mati. Kalau itu terjadi, ekonomi Indonesia juga akan mati, karena bentuk negara kita adalah kepulauan, pesawat terbang menjadi transportasi utama sekarang ini.

Ketika Garuda dan Lion Group bangkrut, belum tentu ada investor yang mau masuk ke bisnis ini. Kenapa? Ya, karena padat modal dan padat karya itu. Bagi banyak investor, bisnis pesawat terbang bukanlah bisnis yang menarik untuk mereka investasi. Mending mereka investasi di perusahaan tambang misalnya.

Karena itu, pemerintah lewat Menteri Perhubungan, menjaga betul supaya kedua maskapai raksasa ini tetap beroperasi. Tentu tetap dengan diawasi di masa pandemi ini.

Nah, apa yang dilakukan Menteri Perhubungan berbenturan dengan apa yang dilakukan Menteri Kesehatan. Kementerian Kesehatan, juga Gugus Tugas, punya tugas menahan virus tidak menyebar. Dan salah satu tempat penyebaran virus ya di bandara, karena di sana banyak orang berkumpul.

Benturan kepentingan antara kesehatan dan ekonomi inilah, yang menjadikan keputusan seperti plin plan. Padahal, pemerintah sedang mencari cara terbaik bagaimana bisnis transportasi tetap berjalan dan penyebaran virus tetap bisa dihambat. Tidak bisa seenaknya ambil keputusan, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

Jangankah di Indonesia, di luar negeri pun juga begitu.

Singapura juga mulai membuka kembali jalur penerbangannya. Begitu juga Arab Saudi yang di awal pandemi menutup negaranya. Mereka juga tidak tahan kalau terus menerus menutup diri, ekonomi negara mereka bisa hancur lebur.

Ada beberapa maskapai raksasa yang sudah minta pertolongan kalau tidak mereka bisa tenggelam. Mulai Virgin Airlines di Australia dan AirAsia di Malaysia, sudah megap-megap nafasnya karena tidak ada penumpang selama beberapa bulan.

Bahkan di Amerika sendiri, Donald Trump sudah menyerukan bail out, atau menyelamatkan keuangan maskapai-maskapai penerbangan di negara mereka. Kalau tidak, Amerika bisa tidak punya armada pesawat lagi. Dan kalau itu terjadi, ekonomi mereka rontok habis-habisan. Padahal Amerika sendiri sedang resesi berat, ada 33 juta orang yang di-PHK di sana karena wabah corona.

Jadi belajar dari masalah negara-negara luar, Jokowi sangat hati-hati mengambil keputusan. Karena salah perhitungan, dampak dominonya sangat besar.

Bukan industri pesawat terbang saja yang ingin diselamatkan, juga transportasi darat seperti kereta api, bus-bus antar kota, juga industri perkapalan. Kalau ditotal-total, semua industri transportasi publik itu mempekerjakan jutaan orang. Bayangkan, kalau semua terpaksa di PHK hanya karena tidak boleh beroperasi.

Corona ini memang berbahaya, tapi juga jangan membuat kita terlena, karena di balik gempa corona ada tsunami resesi ekonomi yang mengintip kita. Setahap demi setahap, transportasi publik itu harus dibuka supaya arus ekonomi lancar kembali.

Jokowi juga sudah memberikan kode sebenarnya. Ia mengatakan, “Berdamailah dengan Corona.”

Maksud berdamai itu tentu kita mau tidak mau harus hidup berdampingan dengan virus itu, karena kalau menunggu virus selesai itu butuh waktu tahunan. Dan kita tidak akan tahan, karena bahayanya jauh lebih mengancam.

Ya samalah seperti virus kadrun di negeri ini.

Meski banyak dari kita yang tidak suka, tapi lama-lama kita harus terbiasa hidup berdampingan dengan mereka. Mau digimanain lagi? Mereka itu dijewer tidak bisa, dibuang juga tidak ada yang mau terima.

Saya yakin, sesudah lebaran atau di bulan Juni nanti, gerak kita sudah mulai normal lagi meski belum sepenuhnya. Sekolah dibuka lagi, mall-mall dan kantor juga gerak lagi, dan kita hidup seperti biasa lagi.

Karena itu saran saya, jangan mudik dulu. Kita tunggu lebaran selesai, dan kita mulai lagi dari awal.

Setuju?

Markidik, mari kita tidak mudik.

Komentar