KONSENSUS ULAMA DUNIA SOAL IBADAH DI RUMAH I Catatan Syafiq Hasyim

Untuk mengatasi penyebaran wabah yang sedang kita hadapi bersama, pemerintah kita dan juga pemerintah-pemerintah di negara lain mengambil berbagai kebijakan yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik mereka masing-masing.

Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan dengan melaksanakan apa yang sering disebut dengan istilah social distancing atau penjarak-an sosial, di mana kebijakan ini dianggap merupakan kebijakan yang paling tepat dan cocok untuk konteks masyarakat Indonesia dengan struktur sosial dan ekonomi yang kita miliki saat ini.

Sebagai negara terbesar yang berpenduduk Muslim, kebijakan social distancing sudah barang tentu bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, terutama apabila kebijakan tersebut dilihat dari sisi keagamaan, di mana kebijakan tersebut akan mensyaratkan terjadinya banyak perubahan di dalam pelaksanaan ritual keagamaan sehari-hari. Misalnya, umat Islam harus rela meninggalkan masjid-masjid dan juga musholla-musholla mereka untuk sementara watu, demi pelaksanaan yang efektif terhadap kebijakan social distancing di atas.

Sebetulnya bukan hanya umat Islam saja, namun juga umat beragama lain yang harus rela melakukan hal yang sama, mereka harus siap memindahkan ibadah konggregasional mereka dari ruang publik ke ruang privat.

Catatan kali ini akan mengulas dan melihat bagaimana sesungguhnya fatwa-fatwa di pelbagai belahan dunia Islam dalam menanggapi masalah wabah ini? Dan apa kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan social distancing di atas?

Pada tanggal 3 Maret 2020 misalnya, Lembaga Fatwa Uni-Emirat Arab sudah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa, ibadah-ibadah jamaah (konggregasional) ditunda untuk dilaksanakan di masjid-masjid di seluruh kawasan negara tersebut. Lembaga Fatwa yang dipimpin oleh ulama Senior Syaikh Muhammad bin Bayyah mengeluarkan tiga fatwa penting.

Yang pertama, wajib hukumnya bagi seluruh masyarakat untuk mematuhi arahan kesehatan dari pihak pemerintah dan wajib mengambil cara-cara untuk meniadakan dan menjauhkan penularan wabah tersebut.

Yang kedua, haram hukumnya bagi mereka yang terkena wabah atau orang yang memiliki risiko tinggi terinfeksi untuk memasuki masjid-masjid atau tempat ibadah-tempat ibadah umum,

Yang ketiga, ada rukhsah (religious concession) bagi anak dan orang tua yang meskipun memiliki imunitas cukup tinggi, untuk tidak juga mendatangi masjid-masjid atau tempat-tempat ibadah umum.

Fatwa di atas jelas menyatakan bahwa semua pihak diminta untuk menerima apa yang sudah dilaksanakan dan diterapkan oleh pemerintah mereka.

Dar al-Ifta (Lembaga Fatwa Mesir) mengeluarkan fatwa tentang dilarangnya kita semua untuk shalat Jumat, meskipun tadinya shalat Jumat itu hukumnya wajib, namun demi melindungi kesehatan masyarakat yang merupakan bagian dari tujuan syariah, maka shalat Jumat boleh tidak dilaksanakan.

Dar al-Ifta menyatakan bahwa Islam memiliki aturan-aturan untuk mencegah terjadinya penyakit dan epidemi, melaksanakan prinsip-prinsip-prinsip karantina dan menjalankan cara-cara yang bisa melindungi kita semua, serta melarang kontak dengan orang yang sudah terinfeksi oleh wabah.

Pemerintah Saudi juga melarang ibadah umrah, baik bagi orang yang berasal dari dalam negeri sendiri, maupun bagi mereka yang datang dari luar Saudi. Bahkan Saudi kemungkinan besar, menurut pelbagai sumber, akan meniadakan ibadah haji pada tahun ini, jika wabah ini tidak berakhir.

Kini, Saudi hanya memperbolehkan ibadah shalat Jumat di Makkah dan Madinah saja dengan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat, misalnya khutbah dan shalat Jumat tidak boleh melebihi lima belas menit. Ibadah i’tikaf pun juga sementara ini dilarang untuk dilaksanakan di masjid-masjid di Saudi Arabia.

Bahkan di negeri Kuwait sudah menggantikan lafal, “hayya ‘ala al-salah” (mari kita tunaikan shalat) di dalam adzan dengan lafal, “shallu fi buyutikum” (shalatlah kalian semua di rumah kalian masing-masing). Penggantian lafal ini merujuk pada apa yang terjadi di era Nabi Muhammad SAW, di mana pada saat hujan deras dan angin kencang kaum beriman diminta untuk tinggal di dalam rumah mereka masing-masing.

Beberapa waktu yang lalu, MUI juga mengeluarkan fatwa yang juga meniadakan shalat Jumat dan shalat Jamaah lima waktu di masjid-masjid di daerah yang dikategorikan sebagai daerah yang berbahaya.

Fatwa MUI juga mengharamkan mereka yang terinfeksi oleh wabah di atas untuk datang shalat Jumat dan shalat Jamaah di masjid. Fatwa MUI ini mendapat dukungan dari berbagai organisasi masyarakat, misalnya dari Muhammadiyah dan juga dari NU.

Pada dasarnya tidak hanya negeri Sunni saja yang mengeluarkan fatwa-fatwa dan aturan-aturan pelarangan shalat Jumat dan shalat Jamaah di masjid, namun otoritas ulama tertinggi Syiah di Iran juga mengeluarkan fatwa yang isinya senada dengan fatwa-fatwa yang terjadi di negara-negara Sunni.

Sesungguhnya masih banyak fatwa-fatwa dan aturan-aturan kenegaraan lainnya yang memiliki kandungan yang senada.

Jika kita perhatian fatwa-fatwa dan aturan-aturan di atas, nampak jelas bahwa perkara perlindungan atas nyawa manusia adalah hal yang sangat diutamakan di dalam ajaran Islam. Bahkan di antara lima tujuan syariah, jika perlindungan agama (hifdz al-din) dan perlindungan diri atau hidup (hifdz al-nafs) dihadap-hadapkan, maka sebagian ulama lebih mendahulukan perlindungan diri (hifdz al-nafs) di atas perlindungan agama (hifdz al-din). Mengapa demikian? Karena agama tanpa manusia yang hidup, agama tersebut tidak ada yang menjalankannya.

Soal keseragaman fatwa dan aturan di hampir seluruh dunia Islam ini, saya bisa mengatakan bahwa fenomena itu bukan lagi dianggap sebagai fatwa, namun juga sudah sah apabila dikatakan sebagai bentuk Ijma’ Global atau kesepakatan global dunia Islam dalam masalah tertentu.

Mungkin dalam sejarah modern umat Islam di dunia, baru kali ini ulama dan umara seluruh dunia menyatakan kesepakatan untuk masalah tunggal seperti ini.

Sebagai catatan, jika bisa diambil hikmahnya, umat Islam sedunia bisa disatukan lewat wabah ini. Mungkin bukan disatukan secara entitas politik, karena hal ini hampir bisa dikatakan utopia dan mustahil bagi seluruh negara-negara Muslim yang sudah menjadi negara bangsa, namun mereka bisa disatukan dalam perkara-perkara kepentingan bersama, yaitu kepentingan menyelamatkan kehidupan manusia.

Bahkan wabah ini juga tidak hanya mempersatukan antar sesama umat Islam, namun juga menyatukan seluruh umat beragama di dunia.

Kita semua kini disatukan bersama-sama untuk memerangi wabah yang dahsyat ini. Orang disatukan tanpa memandang latar belakang agama, ras, gender, dlsb, namun orang disatukan karena semua ingin menjaga dan mempertahankan kehidupan mereka masing-masing.

Komentar