PEMBOLEHAN POLIGAMI BAGI PNS MEMINGGIRKAN PEREMPUAN I Catatan Syafiq Hasyim

Salah satu harapan memilih Jokowi sebagai presiden untuk periode 2019-2024 adalah adanya peningkatan hak-hak kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dukungan kaum perempuan sangat signifikan dalam memenangkan Jokowi.

Namun, mengapa Tjahjo Kumolo mengeluarkan pernyataan yang mengagetkan soal dibolehkannya Aparatur Sipil Negara untuk melakukan poligami, asalkan bukan dengan sesama ASN. Bagaimana implikasi lanjutnya jika si ASN memiliki istri lebih dari satu, misalnya soal tunjangan dan fasilitas yang lain, apakah istri-istri dan anak-anak dari hasil perkawinan poligami tersebut bisa mendapatkan tunjangan dan fasilitas tersebut?

Pernyataan Thahjo di atas ditanggapi oleh Arief Poyuono dari Partai Gerindra dengan menyurati Presiden Jokowi untuk mencabut PP. No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Sipil.

Alasannya, PP ini lebih melegitimasi penindasan kaum perempuan dengan ayat-ayat poligaminya. Demikian argumen Arief Poyuono.

Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya Muslim, persoalan poligami ini memang selalu menjadi bahan diskusi publik, karena di dalam Islam persoalan poligami itu diperbolehkan. Bagi kalangan perempuan yang memperjuangkan hak-hak kesetaraan, poligami dianggap sebagai bentuk obyektifikasi perempuan, menjadikan perempuan sebagai sasaran ketidakadilan.

Catatan saya kali ini akan mengulas bagaimana sesungguhnya persoalan poligami itu didiskusikan di dalam literatur Islam, baik klasik maupun modern dari masa ke masa.

Ayat al-Quran yang biasanya dirujuk sebagai dasar kebolehan laki-laki Muslim untuk melakukan poligami sampai batas 4 istri adalah surat al-Nisa (3), “…fan-kihu ma taba lakum minan nisa-i matsna wa tsulatsa wa ruba’, fa in khiftum alla ta’dilu fa wahidah au ma malakat aimanukum.”

Mayoritas ulama klasik dalam pelbagai argumentasinya, menyatakan kebolehan akan poligami tersebut. Poligami itu boleh, asal didasarkan pada keadilan. Poligami di dalam Islam itu sesungguhnya revolusi besar dalam penghargaan kaum perempuan, karena sejak Rasulullah ada pembatasan 4 istri dari yang tak terbatas pada zaman sebelumnya.

Namun demikian, tafsir berbeda soal poligami dari cara penafsiran para ulama klasik mulai muncul, terutama pada abad 19 M. Tafsir yang berbeda itu dikemukakan oleh al-Imam Muhammad Abduh. Beliau adalah tokoh pembaharu Islam terbesar sepanjang zaman. Lahir di Mesir dan belajar agama sejak dini, Abduh adalah tokoh pergerakan dunia Islam bersama-sama dengan tokoh seperti Jamaluddin al-Afghani.

Jika Jamaluddin al-Afghani adalah pembuka pintu tajdid atau pembaharuan, melakukan perlawanan atas kolonialisme, maka Muhammad Abduh adalah penjelas gerakan tajdid ini. Abduh menyerukan apa yang disebut dengan istilah, “tahrir al-aql” (pembebasan nalar) dan “tajdid al-dini al-islami” (pembaharuan yang bersifat keagamaan).

Apa yang dipahami oleh Muhammad Abduh tentang ayat poligami tersebut? Al-Imam Muhammad Abduh mengemukakan beberapa pokok pikiran.

Pertama, poligami itu bukan hal yang hanya ditemui di dunia Timur (dunia Arab, dsb), namun juga bisa ditemukan di dunia Barat. Raja-raja Eropa zaman dulu banyak yang mempraktikkan poligami.

Kedua, sejarah kemunculan sistem perkawinan poligami itu sangat terkait dengan jumlah perempuan yang semakin meningkat dan jumlah laki-laki yang semakin menurun dalam dunia peperangan masa lalu.

Ketiga, sistem poligami di dalam dunia Islam sebenarnya sistem yang berbeda dengan dunia pra-Islam, di mana poligami di dalam dunia Islam itu ada batasnya. Ini merupakan antitesis terhadap dunia-pra Islam Arab, di mana poligami dibolehkan tanpa batas yang ditentukan, “fa laqad kana al-ta’addud mubahan duna haddin mahdudin”.

Batas yang ditawarkan oleh Islam adalah empat yang itu merupakan sebuah lompatan besar dari ketidak-ada-batasan tersebut.

Keempat, poligami dimaksudkan oleh ayat tersebut sebagai upaya untuk memperingatkan dari perbuatan zalim. Banyak orang pada masa lalu yang menjadi pengasuh anak yatim, lalu menikahi anak yatim tersebut karena ingin menguasai harta mereka. Karenanya al-Quran mengingatkan, jika hal itu terjadi, mereka yang mengawini anak yatim harus berbuat adil.

Kelima, poligami mensyaratkan keterwujudan keadilan yang mutlak. Jika kita diduga tidak mampu mewujudkan keadilan yang mutlak tersebut, maka kita dianjurkan untuk monogami saja. Imam Muhammad Abduh di sini menggunakan bahasa “diduga”, artinya perkawinan poligami tersebut belum dilaksanakan.

Memiliki perasaan bahwa kita tidak bisa berbuat adil saja hukumnya kita tidak diperbolehkan melakukan poligami, apalagi memang terbukti kita tidak bisa berbuat adil. Keadilan di sini yang dimaksud oleh Muhammad Abduh bukan keadilan yang bersifat bendawi saja, namun juga meliputi keadilan yang bersifat maknawi. Misalnya keadilan rasa cinta.

Karenanya, Muhammad Abduh pernah ditanya, “Hal yajuzu man’u al-ta’addud? Apakah diperbolehkan untuk melarang pernikahan poligami?”

Jawaban Syaikh Muhammad Abduh tegas, “Na’am. Ya, boleh.” Alasannya adalah keadilan mutlak di sini itu merupakan syarat wajib yang harus terpenuhi dalam perkawinan poligami dan mewujudkan keadilan itu hal yang harus ada pula. Di sini Muhammad Abduh berani melarang perkawinan poligami.

Berdasarkan pemikiran Abduh di atas, prinsip perkawinan yang dikehendaki oleh al-Quran, terutama surat al-Nisa tersebut adalah monogami.

Tidak hanya Muhammad Abduh, Thahir al-Haddad, seorang mujaddid dari Tunisia juga memiliki pemikiran yang sama dengan Muhammad Abduh. Dalam kitab yang ditulis oleh Thahir al-Haddad, Imra’atuna fi al-Syariah wa al-mujtama’ (1930) dinyatakan, jika poligami tidak memiliki dasar di dalam Islam. Dia menganjurkan bahwa poligami zaman sekarang sudah waktunya untuk dihilangkan.

Bahkan pemikiran Thahir al-Haddad inilah yang sekarang menjadi dasar hukum, mengapa di Tunisia poligami itu tidak diperbolehkan.

Nasr Hamid Abu Zayd dalam kitabnya Dawa’ir al-khauf berargumen jika pelarangan poligami itu memiliki kedudukan yang sama dengan pelarangan perbudakan. Jika pada zaman sekarang ini mengawini budak itu dilarang, maka menurut Nasr Hamid Abu Zayd mengawini lebih dari satu istri juga dilarang, karena keduanya disebut dalam ayat yang sama.

Sebagai catatan, negara Tunisia yang memiliki pengalaman keislaman yang lebih tinggi dari Indonesia, berani mengambil kebijakan bahwa poligami tidak diperbolehkan. Sementara Indonesia masih membuka, bahkan membolehkan poligami bagi ASN-nya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Tjahjo tersebut. Nampaknya, cara pandang yang digunakan oleh rezim ini adalah cara pandang yang mementingkan kepentingan laki-laki.

Mungkin kebijakan ini akan mendapat apresiasi dari ASN yang memang sudah lama ingin memiliki istri lebih dari satu, namun yang pasti hal ini juga akan banyak menimbulkan kekecewaan bagi kaum perempuan.

Komentar