KITA HARUS MENGKRITIK JOKOWI UNTUK MENYELAMATKAN JOKOWI DAN INDONESIA | Logika Ade Armando

Saya pendukung Jokowi. Kata orang, Die harder. Garis keras.

Tapi sekarang saya ingin mengajak para pendukung Jokowi untuk semakin terbuka mengeritik pemerintah Jokowi. Bukan mencari-cari kesalahan ya.

Tapi nampaknya ada tanda-tanda mengkhawatirkan dengan nasib Indonesia kalau Jokowi tidak diingatkan.

Para pendukung Jokowi harus sadar bahwa kita semua berperan dalam menjadikan Jokowi Presiden. Kita dulu berperang. Dengan penuh semangat, tanpa dibayar, sebagai relawan.

Kini Jokowi sudah menang. Karena itu kita harus menjaga Jokowi jangan sampai salah langkah. Kalau kita mendiamkan kesalahan dilakukan, kita turut bersalah pada rakyat Indonesia.

Saya – dan mungkin Anda — mendukung Jokowi karena kita percaya Jokowi adalah kunci bagi terwujudnya Indonesia yang lebih baik.

Saya percaya Jokowi adalah manusia jujur, berintegritas dan mampu memanage pemerintahan dengan baik.

Karena itu dia adalah pemimpin paling tepat buat Indonesia.

Masalahnya langkah pemerintahan bukanlah langkah Jokowi seorang. Ada banyak variabel lain yang harus dipehitungkan. Ada orang-orang kuat di sekelilingnya, ada partai-partai politik, ada DPR, ada pengusaha.

Mereka ini adalah pihak-pihak yang terus mengganggu Jokowi demi kepentingan mereka.

Karena itu, sekarang setelah sekitar 4 bulan usia pemerintahan, kita melihat banyak hal yang mengkhawatirkan.

Pemerintahan Jokowi dimulai dengan kekacauan Revisi UU KPK. Ketika itu kita sudah melihat bagaimana Presiden tak sanggup melawan tekanan koalisi partai-politik yang membenci KPK.

Memang belum terbukti bahwa Revisi UU KPK tersebut akan memperlemah kesanggupan KPK membasmi korupsi. Tapi ada tanda-tanda menguatnya tangan-tangan kekuasaan tersembunyi yang memblok KPK.

Kemudian ada kasus kaburnya kader PDIP, Harun Masiku. Tim KPK yang sedang mengejar Harun di PTIK justru ditahan dan diinterogasi di sana.

Tim KPK juga dihalangi saat akan melakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP.

Lantas, Harun yang semula dianggap melarikan diri ke luar negeri, diketahui sebenarnya berada di dalam negeri.

Dan dalam kasus terakhir ini, orang yang ngotot menyatakan bahwa Harun berada di luar negeri adalah menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly.

Ini jelas berpotensi menurunkan kepercayaan bahwa pemerintah Jokowi serius melawan korupsi.

Persoalan genting lain adalah Omnibus Law, yang sekarang sedang dibahas di DPR. Omnibus Law ini dianggap pro pengusaha besar dan anti rakyat kecil. Celakanya, pemerintah sendiri terkesan tidak transaparan.

Naskah akademik maupun draft RUU ini semula tidak dishare oleh pemerintah kepada publik. Media massa, LSM, lembaga kajian, sama sekali tidak memiliki akses.

Sialnya dalam satuan tugas penyusunan RUU, tidak ada perwakilan masyarakat sipil. Yang ada adalah perwakilan kamar dagang dan pengusaha.

Jadi yang dipakai sebagai rujukan adalah dokumen bocoran.

Dan ketika ada wakil-wakil masyarakat sipil mempersoalkan isi RUU, pemerintah hanya bilang, jangan berdebat dengan menggunakan bocoran. Tunggu draft resminya.

Setelah menunggu lama akhirnya publik bisa membaca isi draft dari pemerintah setelah diserahkan ke DPR.

Isi draft ini memang tidak sepenuhnya buruk.

Ada banyak muatan yang menunjukkan pemerintah memang serius mendorong kemudahan investasi

Tapi di sisi lain, kekuatiran bahwa pemerintah lebih sayang pada pengusaha daripada rakyat juga terasa.

Sebagai contoh ada petunjuk bahwa dalam RUU tersebut hak-hak buruh, terutama hak-hak buruh perempuan, dipinggirkan.

Dalam UU Ketenagakerjaan yang sekarang, ada hak bagi pekerja/buruh perempuan untuk libur pada saat haid hari pertama.

Ada juga cuti hamil-melahirkan bagi pekerja perempuan, termasuk cuti untuk istirahat bagi buruh yang mengalami keguguran.

Ada pula pengaturan tentang kesempatan bagi pekerja untuk menyusui anaknya selama waktu kerja. Kemudian, para pekerja yang menggunakan cuti hamil-melahirkan berhak mendapat upah penuh.

Nah pasal-pasal itu kini menghilang dalam Omnibus Law. Kesan yang timbul ya sederhana: pemerintah tidak peduli pada nasib pekerja perempuan. Di sisi lain, para pengusaha terkesan diuntungkan.

Misalnya saja, dimuatnya ketetapan yang menguntungkan pengusaha tambang batu bara.

Dalam RUU ini, pemerintah akan memberikan perpanjangan kontrak 20 tahun secara otomatis pada pengusaha tambang batu bara yang akan habis masa kontraknya

Saat ini saja ada sekitar 7 perusahaan yang akan habis masa kontraknya dalam lima tahun ke depan.

Padahal, menurut UU Minerba yang saat ini berlaku, ketika habis masa kontraknya, pengusaha harus mengembalikan izin ke negara.

Yang diproritaskan sebagai pemegang izin baru adalah BUMN, dan usaha perolehan izin baru itu pun harus melalui lelang.

Semua aturan itu hilang dari Omnibus Law.

Begitu juga, tak ada lagi pembatasan luas wilayah operasi produksi, yang dalam UU Minerba 2009 dibatasi hanya 15 ribu hektar.

Seperti saya katakan, kesannya UU ini menguntungkan pengusaha tambang batu bara yang ada. Begitu juga soal pajak.

Omnibus Law akan menetapkan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan pada perusahaan, dari 25% menjadi 20%.

Ironisnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri menyatakan kalau penurunan pajak itu diberlakukan, penerimaan perpajakan Indoensia akan bisa berkurang Rp 85-86 Triliun.

Dan belum juga pembahasan di DPR dimulai, pemerintah sudah bikin blunder.

Dalam draft, ada pasal yang menyatakan pemerintah bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengganti UU.

Ini jelas melanggar hirarki hukum di Indonesia, karena UU berada di atas PP. Yasonna Laoli kemudian mengoreksinya dengan menyatakan bahwa itu ‘salah ketik’.

Saya sih tidak percaya bahwa ada salh ketik dalam dokumen seserius itu. Namun kalaulah itu memang kesalahan manusia, kasus ini menunjukkan keamatiran kerja pemerintah.

Kalau begini ceritanya, para pengeritik Jokowi tidak pelu memelintir fakta untuk menyerang pemerintah.

Tanpa diplintir pun, langkah pemerintah memang layak dipersoalkan. Kasus demi kasus semacam ini tentu melemahkan legitimasi pemerintah. Kalau kepercayaan terhadap pemerintah menurun, apapun yang dilakukan Jokowi akan dianggap salah.

Sebagai ilustrasi sederhana, ketika Presiden mengatakan akan membangun terwongan bawah tanah antara Istiqlal dan Katedral; rencana ini dengan segera menjadi bahan olok-olok.

Karena itu, para pendukung Jokowi harus segera mengingatkan Jokowi. Kita perlu mengeritik pemerintah bukan karena kita membenci Jokowi. Sebaliknya kita perlu secara terbuka mengeritik pemerintah karena kita mencintai Jokowi.

Kita tahu posisi Jokowi tidak mudah. Dia dikelilingi para predator yang siap menerkam. Karena itu kita harus mendukungnya. Tapi kita harus mendukung Jokowi tidak dengan cinta buta.

Kita mendukung Jokowi dengan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, negara ini akan selamat.

Komentar