Kalau Perbudakan Sudah Dihapus, Masih Wajibkah Berjilbab? | Akhmad Sahal

Bu Sinta Nuriyah baru-baru ini menyatakan, jilbab tak wajib bagi wanita muslim.

Kata Bu Sinta, kalau Al-Qur’an dipahami secara kontekstual, bukan tekstual, kesimpulan yang diperoleh justru perempuan muslim tak wajib berjilbab.

Gara-gara penegasannya ini, istri Gus Dur tersebut menuai banyak hujatan.

Ini sama nasibnya dengan Pak Quraish, yang juga banyak dicaci gara-gara pandangannya soal jilbab.  Dalam salah satu acara talkshow di TV nasional beberapa tahun lalu, Pak Quraish Shihab menyatakan, berjilbab itu baik, tetapi jangan paksakan orang pakai jilbab, karena ada ulama yang berpendapat, bahwa jilbab tidak wajib.

Memang wajib menutup aurat. Sedangkan seperti apa batasan aurat di luar shalat, itu diperselisihkan oleh ulama.

Pak Quraish lalu menegaskan, ada ulama yang berpendapat, yang penting pakaian terhormat. Berjilbab itu baik, bagus. Tapi boleh jadi, sudah melebihi apa yang dikehendaki Tuhan.

Bayangin.  Tokoh sekaliber Pak Quraish dan Bu Sinta saja dirisak karena mengkritisi jilbab. Ini menunjukkan betapa perbedaan pendapat tentang jilbab ditabukan. Jilbab wajib hukumnya bagi perempuan muslim. Yang menolaknya: NERAKA. Titik.

Akibatnya, Muslimah tak berjilbab sering kali jadi korban sindiran, hujatan, bahkan ancaman. Dianggap auto neraka. Ditakut-takuti bahwa perempuan yang memperlihatkan satu helai rambutnya akan turut menyeret orang tuanya ke neraka.

Kok sekarang begitu ya. Padahal dulu, muslim Indonesia lebih nyante dan gak ngegas soal jilbab.

Lihatlah foto-foto muslimah Indonesia zaman dulu, misalnya Muslimat dan Fatayat, organisasi perempuan NU. Juga Aisyiah, organisasi perempuan Muhammadiyah. Mereka semua gak pake jilbab, hanya pake kerudung yang terlihat rambutnya. Istri K.H. Wahid Hasyim, istri Buya Hamka, juga gak pake jilbab. Apa semua itu mau dianggap auto-neraka?

Pandangan yang memvonis bahwa perempuan tak berjilbab sama dengan auto neraka muncul karena menganggap bahwa satu-satunya cara untuk mematuhi ayat jilbab adalah dengan pemahaman secara harfiah. Dengan memahaminya secara harfiah. Kalau yang tidak seperti itu berarti melanggar aturan Allah.

Pandangan semacam ini jelas keliru.

Masalahnya bukan soal yang satu mematuhi hukum Allah, dan yang satu lagi mengabaikannya. Ini soal sama-sama berusaha mematuhi hukum Allah kok. Hanya saja caranya berbeda. Yang satu dengan pemahaman harfiah, yang satu dengan penafsiran kontekstual.

Bu Sinta Nuriyah menyerukan perlunya penafsiran kontekstual terhadap ayat jilbab, agar perempuan muslim tak berjilbab tak lagi dihujat. Karena mereka tak melanggar hukum Allah.

Penafsiran kontekstual bisa kita lihat dalam perbedaan pemahaman para ulama kuno tentang Batasan aurat. Profesor Nadirsyah Hosen dalam telaahnya tentang ayat al-Nur 31 menguraikan, meskipun ulama sepakat bahwa aurat wajib ditutup, batasan tentang bagian tubuh mana yang boleh terlihat ternyata berbeda-beda.

Yang menarik, sejumlah ulama mengaitkan batasan aurat dengan adat dan kebutuhan. Kata Gus Nadir, sejumlah ulama kuno membolehkan lengan tangan dan betis kaki terlihat karena faktor adat dan kebutuhan zamannya. Konsekuensinya, dalam konteks yang berbeda seperti di Indonesia, bagian tubuh yang boleh terlihat bisa saja mencakup rambut.

Berarti sesuai dong dengan pandangan Bu Sinta.

Simak juga pandangan salah seorang intelektual muslim Mesir, Muhammad Said Asymawi dalam bukunya Haqiqatul Hijab wa Hujjiyyah al-Sunnah.

Menurut Asymawi, turunnya ayat al-Ahzab 59 berkaitan erat dengan sistem perbudakan di Jazirah Arabia saat itu, di mana perempuan merdeka dibedakan dari budak berdasarkan busananya. Perempuan merdeka pakai jilbab, sedangkan budak tak boleh pakai.

Cerita di balik turunnya ayat al-Ahzab 59, salah seorang istri Nabi hendak buang hajat ke luar rumah di malam hari tanpa pake penutup kepala. Nyaris menjadi korban pelecehan laki-laki, karena disangka budak.

Akhirnya, turunlah perintah Allah, agar istri Nabi dan perempuan muslim memakai jilbab.

Menurut Asymawi, ‘illat hukum di ayat tersebut adalah agar wanita merdeka dapat dikenali dan dibedakan dari wanita yang berstatus hamba sahaya, agar tidak diganggu oleh laki-laki jahil.

Artinya, dilihat dari asbabun nuzulnya, jilbab pada dasarnya merupakan penanda status sosial, untuk membedakan perempuan merdeka dan budak. Bukan penanda keimanan.

Apalagi kalau diingat, jilbab bukan ciptaan Islam. Tradisi jilbab sudah dikenal dalam peradaban kuno seperti Mesopotamia dan Asyiria.

Asyiirian code, hukum keluarga Asyiria (1500 SM), mewajibkan agar perempuan merdeka menggunakan jilbab di tempat umum. Sebaliknya, budak dilarang menggunakannya.

Jadi, selama sistem perbudakan masih eksis, kewajiban memakai jilbab bagi perempuan muslim menjadi niscaya, karena jilbab adalah pembeda busana perempuan merdeka dari hamba sahaya.

Tak heran, semua ulama zaman dulu mewajibkan jilbab, karena mereka hidup pada saat masih ada sistem perbudakan.

Ketika perbudakan sudah dihapus seperti zaman modern, apakah jilbab masih relavan?

Ingat kaidah fiqh: Al hukmu yaduru ma’al ‘illati wujudan wa ’adaman. Berlaku-tidaknya suatu hukum bergantung pada ada-tidaknya alasan hukum atau ‘illah yang menyertainya.

Di zaman ketika tak ada lagi perbudakan, maka ‘illat tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Tapi bukan berarti ayat tersebut tidak berlaku lagi. Substansinya yang berlaku: pakaian terhormat.

Harusnya, dengan adanya dua opsi pandangan tersebut, yaitu tekstual dan kontekstual, muslimah mendapatkan keleluasan dalam menjalankan agamanya.

Terserah mereka pilih mana yang sesuai dengan kemantapan hatinya. Mau pilih berjilbab silakan. Mau pilih pakai pakaian terhormat tanpa jilbab silakan. Saling menghormati saja.

Menjadi saleh dan salihah tanpa menuduh yang beda dengannya sebagai sesat. Menjadi relijius tanpa menghujat. Itulah yang terpenting.

Komentar