SERTIFIKASI HALAL YANG DIBENCI ALLAH | Ade Armando

Saat ini semua produsen barang yang diperdagangkan di Indonesia seharusnya, SEHARUSNYA lho, mengurus apa yang disebut sebagai SERTIFIKASI HALAL.

Ini diwajibkan dalam UU bernama UU Jaminan Produk Halal.

Saya menyarankan kita bersama-sama mendesak agar DPR menarik UU ini. Membatalkannya.

Ini adalah UU yang tidak masuk akal, tidak realistis, mendorong korupsi, merugikan masyarakat, dan terakhir … bertentangan dengan ayat Al Quran.

UU Jaminan Produk Halal ini berlaku untuk semua produk.

Sebagaimana dikatakan dalam pasal 1 Undang-undang ini yang dimaksud dengan Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Saya ulang bagian akhir dari kalimat panjang itu: “barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.”

Jadi itu kan artinya semua produk atau jasa?.

Nasi goreng, fast food, pecel lele sampai buku tulis, televisi, boneka, laptop, lem tikus, makanan kucing, dan seterusnya itu kan barang yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Nah semua barang itu harus diperiksa, atau diuji untuk diketahui apakah halal atau tidak..

Dan yang disebut halal itu bukan cuma apakah barang itu mengandung unsur yang masuk dalam kategori haram atau tidak.

Kehalalannya juga diperiksa terkait dengan penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk

Jadi kalau misalnya Anda jualan pecel lele, yang diperiksa bukan hanya apakah pecel lele Anda mengandung babi, atau dibuat dengan minyak babi, tapi apakah si lele itu dipotong dengan bismillah, dan juga apakah lele itu disimpan di tempat yang halal.

Ini absurd dan tidak masuk akal.

Coba bayangkan, mengapa sebuah produk elektronik atau buku tulis harus diperiksa kehalalannya?

Apa manfaatnya?

Kalau ada sebuah boneka yang ternyata dalam proses pembuatannya melibatkan serpihan kuku babi, lantas boneka itu harus diberi tanda ‘mengandung zat tidak halal’?

Maaf nih ya, memang menfaaatnya apa?

Juga sekarang bayangkan para penjual gorengan, penjual ketoprak, penjual cimol… Bagaimana mereka akan diperiksa kehalalan produknya?

Dalam pandangan saya, ini adalah sebuah UU yang lahir karena mabuk agama.

Sebagai catatan, UU ini sebetulnya diluncurkan pada 2014.

Ini adalah produk yang diluncurkan di saat-saat terakhir oleh DPR 2009-2014.

Tapi dikatakan bahwa UU itu tidak dengan sendirinya langsung dijalankan begitu dia lahir.

Diberi tenggang waktu lima tahun, sampai UU itu bisa dijalankan dengan efektif.

Dalam lima tahun itu, pemerintah seharusnya menyiapkan lembaga dan aturan-aturan pemerintah turunan sesuai UU.

Misalnya saja seharusnya pemerintah membentuk BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang menjadi lembaga otoritas penjaminan produk halal.

Pemerintah seharusnya mengatur soal prosedur perolehan sertifikasi halal, biayanya, keringanan yang diberikan, pemberian sanksi bila ada pelanggaran, dan seterusnya.

UU ini hanya akan berjalan bila lembaga dan aturan itu ada.

Ternyata dalam lima tahun terakhir, pemerintah mendiamkan saja UU itu.

Pemerintah sih membentuk BPJPH, tapi auditornya terbatas.

Kenapa didiamkan?

Tidak tahu pasti.

Tapi saya duga pemerintah juga menganggap ini adalah produk DPR yang mengada-ada dan hanya akan merugikan bisnis dan para pedagang kecil di Indonesia.

Jadi banyak pihak sadar ini mengada-ada. Tapi memutuskan untuk mendiamkan saja.

Masalahnya, UU juga menyatakan UU ini harus diterapkan sejak 2019.

Dan, selama UU ini masih ada, akan selalu terbuka kemungkinan UU ini dipakai preman untuk memeras pengusaha-pengusaha yang tidak mengurus sertifikasi halal.

Jadi memang lebih baik dibicarakan kembali untuk dibatalkan.

Apalagi, seperti saya katakan tadi, UU ini sebenarnya bisa dilihat bertentangan dengan ayat-ayat Allah.

Banyak orang kan mengatakan bahwa UU ini dibuat dalam perspektif kepentingan penegakan hukum islam .

Itu menyesatkan.

Dalam Al Quran tidak ada kewajiban sertifikasi halal.

Dalam Al Quran tidak ada kewajiban untuk memeriksa apakah sebuah meja mengandung unsur yang tidak halal.

Dalam Al Quran, yang diharamkan hanyalah memakan bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, dan yang disembelih untuk berhala (Al Maidah 3)

Jadi pertama-tama harus jelas ya: yang dilarang MEMAKAN DAGING

MEMAKAN DAGING

Menjadi aneh kalau kemudian di Indonesia, kita mulai mengada-ada dengan mengatakan misalnya hidangan daging sapi di sebuah restoran dikatakan tidak halal karena dimasak di penggorengan yang sebelumnya dipakai untuk menggoreng babi.

Apa urusannya? Kan yang dimakan daging sapi, bukan daging babi?

Atau yang lebih mengherankan lagi, apa alasannya untuk menyatakan sebuah dompet tidak halal hanya karena terbuat dari kulit babi.

Atau kulkas, atau baju, atau buku, atau boneka?

Apa urusannya sehingga UU ini berani-beraninya bilang bahwa produk-produk tersebut harus diuji dulu apakah halal atau haram. Itu semua kan tidak dimakan?

Dan ini dalam Islam, justru bisa mengundang kutukan Tuhan.

Dalam Al Quran, dikatakan Tuhan itu tidak suka dengan orang yang sok-sokan mengharamkan dan menghalalkan sesuatu atas dasar aturan yang tidak pernah diperintahkan Tuhan.

Misalnya saja An Nahl ayat 116, jelas-jelas menyatakan: “Dan janganlah kamu mengatakan dengan lidahmu dusta bahwa “ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.”

Jadi agar kita tidak dimarahi Tuhan, marilah kita tinjau ulang UU Jaminan Produk Halal.

Gunakan saja akal sehat: apakah UU ini membawa manfaat atau mudharat?

Saya sih percaya, kalau kita gunakan akal yang dikaruniai Tuhan ini, kita akan menolak UU aneh ini.

Gunakan akal sehat, agar agama membawa manfaat.

Komentar