GUBERNUR SEIMAN TAPI AMBURADUL | Kata Akhmad Sahal

Banjir besar yang melanda DKI, dan amburadulnya penanganan yang dilakukan Anies Baswedan adalah contoh terbaru dari rentetan bukti ketidakbecusannya sebagai gubernur.

Bukan hanya tak becus kerja. Anies juga terbukti lebih banyak ngomong ketimbang action, hobinya nyalahin pihak lain, ngeyel, dan ngeles. Sehingga begitu banyak warga Jakarta yang sengsara karenanya.

Inilah akibatnya kalau gubernur dipilh semata-mata karena seiman.

Jakarta pernah punya gubernur yang prestasinya cemerlang. Hasil kerjanya nyata. Tapi Ahok terjungkal karena tuduhan penistaan agama yang mengada-ada itu.

Ahok terjungkal karena politisasi ayat dan mayat yang secara masif digaungkan di medsos dan WAG, di masjid dan musola, majelis dan terutama demo 212.

Politisasi ayat  di Jakarta terbukti destruktif bagi Jakarta. Kenapa?

Jakarta adalah metropolitan dengan bejibun persoalan yang kompleks, dari penataan kota itu sendiri, macet, banjir, dan premanisme, anggaran trilyunan yang rawan korupsi dll.  Butuh pemimpin yang bersih, tegas, berani galak utk kebaikan warga, dan mengerti detail persoalan.

Tapi dengan adanya politisasi SARA, kepemimpinan Jakarta yang harusnya urusan dunia, tiba-tiba dibelokkan menjadi soal akhirat. Warga ditakut2in bahwa kalau memilih pemimpin kafir berarti melanggar Al-Maidah 51.

Banyak warga Jakarta yang sebenarnya mengakui kinerja Ahok jadinya takut memilihnya kembali karena termakan oleh gencarnya stigmatisasi terhadap Ahok sebagai penista agama.

Biarin deh Jakarta tetap dalam problem akutnya, tetap macet dan banjir, asalkan  mereka nanti gak masuk neraka karena punya gubernur kafir penista agama. Begitu kira2 cara berpikir mereka.

Ngefek banget ternyata poltisasi ayat dan mayat bagi Jakarta.

Padahal pernyataan Ahok tentang jangan mau dibohongi pakai ayat terbukti banyak benarnya. Memang ada kok sekelompok muslim yang menipu pakai ayat. Ahok justru kasih warning untuk waspada.

Bukan dia yang menista agama, tapi para manipulator agama yang mempolitisasi ayat Qur’an untuk kepentingan politik atau keuntungan materi.

Selain itu, narasi tentang larangan memilih pemimpin non muslim dengan dalil Al Maidah 51 juga tak lebih hanya pelintiran terhadap tafsir ayat tsb.

Simaklah asbabun nuzul ayat tsb. Salah satu versi sebab turunnya ayat tersebut adalah terkait dengan Perang Uhud. Dalam situasi kekalahan pasukan Muslim, ada seorang prajurit muslim yang bermaksud meminta perlindungan kepada kaum Yahudi dan Nasrani Madinah.

Tapi Allah melarangnya, dan turunlah ayat tsb. Dalam riwayat lain, ayat tersebut turun saat Perang Khandaq.

Intinya, larangan menjadikan Nasrani dan Yahudi sebagai “auliya’ di situ bukanlah larangan memilih pemimpin politik. Tapi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai sekutu/ pelindung yakni di saat kaum muslim dalam situasi berperang dengan mereka, saat Yahudi dan Nasrani memerangi kaum muslim.

Kenapa? Karena, dengan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai “auliya’ saat muslim berperang dengan mereka justru membahayakan kaum muslim itu sendiri.

Dan karena larangan tersebut situasional, yakni dalam situasi perang, maka dalam situasi damai, larangan tersebut tidak berlaku. Sepanjang tidak membahayakan kepentingan umat. Buktinya, Nabi pernah menjadikan non muslim sebagai Auliya’, saat beliau menjalin aliansi dengan kabilah musyrik Khaza’ah yang yang tidak memerangi muslim.

Selain itu, ada ayat lain yang membolehkan menjalin aliansi dengan non muslim dan “berbuat baik dan berlaku adil’ terhadap mereka sepanjang pihak non muslim tsb tidak memerangi dan mengusir muslim dari tanah kelahirannya (QS 60:8).

Singkat kata, Al-Maidah 51 tidak ada urusannya dengan urusan memilih pemimpin politik. Digunakannya Al Maidah 51 dalam Pilkada Jakarta kemarin adalah politisasi ayat Suci yang sekarang ini makin terbukti fatal akibatnya bagi Jakarta.

Pemirsa,

Lantas apa yang menjadi kriteria pemilihan pemimpin politik menurut Islam? Ada satu qaidah fiqh (legal maxim) yang berbunyi: tasharrul imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bil mashlahah. Kebijakan penguasa terhadap rakyat yang dipimpinnya  berpatokan pada kemaslahatan rakyatnya.

Tolok ukur kepemimpinan politik didasarkan pada sebarapa jauh si pemimpin berhasil merealisasikan kemaslahatan umum (public goods).

Pemimpin yang berhasil mewujudkan kemaslahatan warganya, itulah pemimpin yang adil. Sebaliknya, jika pemimpin justru mendatangkan kemudaratan bagi rakyatnya, itulah pemimpin zalim.

Yang dinilai di sini adalah kebijakan dan aksi nyata si pemimpin. Bukan imannya. Pemimpin yang adil tetaplah  adil, meski ia non muslim.  Dan pemimpin zalim tetaplah zalim meski muslim.

Ibnu Taimiyyah dalam kitab Majmu’ Fatawa-nya mengatakan: “Allah menolong negara yang adil meskipun kafir, dan tidak menolong negara yang zalim, meskipun muslim.”

Walhasil, kriteria dalam memilih pemimpin dalam islam bukanlah iman si pemimpin, tapi rekam jejak dan kinerjanya dalam mengelola daerah kekuasannya. Becus atau tidak ia dalam mengelola negara atau darerahnya. Itulah yang jadi patokan dalam memilih pemimpin. Bukan imannya.

Mengapa? Karena iman pemimpin hanya berdampak pada dirinya sendiri. Itu urusan dia sendiri dgn Allah di akhirat. Sedangkan yang berdampak langsung terhadap rakyatnya adalah keberhasilan atau kegagalannya dalam merealisasikan kemaslahatan publik. Itu yang langsung mengena kehidupan kongkret rakyatnya di dunia.

Kalau Ibnu Taimiyyah yang hidup di Abad Pertengahan saja melihat aspek  keadilan atau kezaliman  sebagai kriteria pemimpin, dan bukan imannya, apalagi kita di Indonesia yang berdasarkan sistem demokrasi modern.

Sayangnya, Jakarta justru mundur jauh ke belakang dalam soal ini. Yang dominan dalam memilih gubernur justru agama si pemimpin. Bukan pertimbangan2 rasional seperti rekam jejak, program dan kinerjanya. Celakanya, gorengan isu agama sampai saat ini tetap dipakai oleh Anies dan pendukungnya untuk menutupi amburadulnya kerja Pak Gubernur.

Anies betul ketika bilang, “Jakarta sudah mengambil keputusan yang fatal.” Iya betul fatal, karena Jakarta telah memilih pemimpin seiman, tapi gak becus kerja, NATO (No Action Talk Only), ngeyel dan ngeles. Akibatnya ya yang kita rasakan saat ini: Jakarta makin semrawut. Bahagia gubernurnya, sengsara warganya.

Menurut Islam, pemimpin yang menyengsarakan warganya adalah pemimpin yang membawa kemudaratan buat mereka. Ini adalah tipe pemimpin zalim, ga peduli apakah ia seiman atau tak seiman.

So, ngapain Jakarta punya gubernur seiman tapi ternyata zalim.

Komentar