Eko Kuntadhi: FPI DAN MENAG KALENG-KALENG | Channel 17+

Pemirsa yang budiman. Berita kali ini mengenai kontroversi perpanjangan izin organisasi FPI. Kabar dari menteri agama, FPI sudah menandatangani pernyataan di atas materai setia terhadap Pancasila dan UUD. Dengan keterangan itulah, Menteri Agama, kabarnya memberikan rekomendasi perpanjangan izin FPI.

Tidak dijelaskan oleh Menag, materai untuk surat pernyataan itu dibeli di mana dan berapa harganya. Apakah ketika menempelkan materai, dengan cara dijilat atau menggunakan Aibon?

Kita juga tidak mau tahu, siapa orang yang menempelkan materai itu. Jika nempelnya menggunakan ludah, tidak perlu juga dilakukan tes DNA, ludah siapa yang kini berada di tangan Menag.

Memang pemirsa, penjelasan seperti itu tidak diperlukan. Cuma orang iseng saja yang mau memikirkannya.

Yang diperlukan penjelasan adalah, dalam AD/ART FPI jelas-jelas ditulis Visi dan Misi FPI berusaha menegakkan khilafah. Apakah hal itu tidak bertentangan dengan konstitusi kita?
Atau apakah hal itu tidak bertentangan dengan nasihat nenek, janganlah suka pergi berduaan. Kata nenek itu berbahaya.

Artinya jika AD ART FPI tidak berubah, tetap mau menegakkan khilafah, lantas pemerintah memperpanjang izin FPI, secara tidak langsung pemerintah mengakui khilafah boleh diusahakan berdiri di Indonesia.

Bukan hanya berdiri. Mungkin juga di Indonesia khilafah bisa ikut duduk, selonjor, rebahan atau sekadar terlentang dengan tangan melipat di bawah kepala. Sambil memandang bulan.

Lalu berhayal, kalau bulan bisa ngomong. Ngomong-ngomong. Dia tentu tak akan bohong…

Hai Cuk.

Menyangkut permohonan izin perpanjangan ormas FPI ini, kita ingat statemen Imam Besar FPI tentang pemerintahan Jokowi.

 

Nah, jika Imam besar FPI menyatakan pemerintahan Jokowi adalah illegal. Lalu buat apa FPI mengurus legalitasnya? Bukankah pemerintahan ini sudah illegal?

Entahlah. Kita tidak pernah tahu apa yang dipikirkan para laskar, saat mengurus perpanjangan organisasi kepada pemerintah yang ditudingnya ilegal. Yang kita tahu, FPI sangat anti memakai topi Santa Klaus. Dan anti mengucapkan Selamat Natal.

Padahal, sebagian orang berpendapat, mengucapkan selamat Natal kepada pemeluk Kristen itu tidak masalah. Yang diharamkan adalah mengucapkan selamat Natal kepada sesama muslim.

Pemirsa, kita memasuki berita kedua.

Kali ini tentang perpanjangan izin organisasi FPI yang sedang diributkan masyarakat
(Ini gimana sih, kayaknya tadi gue udah bacain berita soal FPI deh. Tapi sudahlah, kita teruskan beritanya. Sebagai pembaca berita saya dilarang protes).

Pemirsa, sampai saat ini, pemerintah masih mengkaji apakah syarat-syarat administrative dan fundamental FPI sudah sesuai, sehingga izinnya bisa diperpanjang? Jika ternyata tidak memunuhi syarat administrative dan syarat fundamental, mestinya izin FPI tidak diperpanjang tapi diperpendek. Kalau bisa panjangnya tidak melebihi mata kaki alias cingkrang.

Tapi pemirsa, sampai saat ini, kita tidak pernah mendengar ada izin cingkrang. Yang ada hanya izin berpoligami.

Kembali pada izin perpanjangan FPI, sebetulnya gimana sih, pemirsa. Saya sendiri bingung. Menteri agama kabarnya memberikan rekomendasi. Tapi kementerian Dalam negeri dan menkopolhukam, masih belum jelas sikapnya.

Kita sarankan, sebaiknya status FPI jangan digantung begitu. Jadian gak. Putus juga gak. Kalau masih cinta, bilang saja masih cinta. Kalau sudah gak, sebaiknya tegas saja. Biar bisa move on…

Pemirsa, sekian berita kali ini.

Markemon. Mari kita move on…

Komentar